Tenaga Kesehatan Kontrak Diwajibkan Punya STR Atau Tidak Bisa Bertugas Lagi

Senyumperawat.com – Tenaga kesehatan kontrak daerah yang bertugas pada RSUD Kalabahi diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) kesehatan. Tenaga kesehatan diwajibkan punya STR ini karena jika tidak memiliki STR maka tenaga kesehatan tersebut tak dapat ditempatkan atau bertugas di RSUD Kalabahi.

Hal ini ditegaskan Bupati Alor Amon Djobo, saat pertemuan bersama 50 orang tenaga kesehatan yang bertugas pada RSUD Kalabahi di Aula Nusantara Kantor Bupati Alor Kalabahi, Kamis pagi (16/1/2020) dikutip dari Radar NTT.

Lebih lanjut, Bupati Djobo tegaskan, berdasarkan hasil penilaian Tim Akreditasi dari Jakarta ditemukan adanya tenaga medis kontrak daerah di RSUD Kalabahi tidak memiliki STR, sehingga mereka (Tim Akreditasi) menekankan bahwa tenaga kesehatan tersebut wajib mengurus STR jika tidak maka tenaga kesehatan tersebut tak dapat bertugas di RSUD Kalabahi.

Untuk itu, Bupati Djobo memberikan kesempatan selama satu minggu kepada 50 orang tenaga kesehatan untuk mengurus STR, jika tidak maka 50 orang tenaga kesehatan tersebut akan ditempatkan atau ditugaskan di Puskesmas di setiap kecamatan.

“Saudara-saudara harus pahami bahwa aturan yang berlaku mengharuskan tenaga kesehatan wajib memiliki STR, maka saudara-saudara harus mengurusnya jika belum memiliki maka akan dipindahtugaskan ke Puskesmas di tiap Kecamatan,” tandas Bupati Djobo.

Terkait 15 orang Petugas Keamanan (Satpam) yang bertugas di RSUD, Bupati Djobo tegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, para Satpam tidak lagi di bawah pengawasan dan pembinaan RSUD Kalabahi tetapi pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Alor.

Demikian maka, selama satu minggu para Satpam akan dibina secara teknis oleh Satpol PP Kabupaten Alor dan untuk sementara anggota Satpol PP yang akan menjaga keamanan dan ketertiban di RSUD Kalabahi sampai 15 petugas Satpam tersebut selesai mengikuti pembinaan.

“Pak Asisten 2 koordinasikan dengan Kepala Satpol PP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para Satpam. Saya harap para Satpam harus ikuti pelatihan atau pembinaan, saudara-saudara nanti bertugas dibawah pengawasan Kasat Pol PP bukan lagi Direktur RSUD, Pak Direktur RSUD hanya urus kesejahteraan saudara-saudara saja, jadi kerja baik-baik jika tidak maka Pak Kasat Pol PP dapat memberhentikan saudara-saudara,” tutup Bupati Djobo.

Pada tempat yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Alor Dominggus Asadama mengatakan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan menegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR, “Maka diharapkan para tenaga kesehatan wajib mengikuti amanat peraturan tersebut,” tegasnya.

Tags

Destur PJ ,S. Kep

Perawat sekaligus seorang penulis dan juga suka bergabung dalam event organizer. Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi rekan-rekan seprofesi dan juga para pembaca.

Related Articles

Leave a Reply

Tinggalkan Komentar

  Subscribe  
Notify of
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker