Menkes Siap Instruksikan Autopsi Jenazah KPPS Asal Ada Rekomendasi Polisi

Senyumperawat.com – Menteri Kesehatan Nila Moeloek tidak menutup kemungkinan dilakukannya autopsi jenazah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang meninggal dunia. Hanya saja, prosedur medis itu baru berlangsung jika ada permintaan keluarga melalui polisi.

Nila menjelaskan, permintaan dari polisi untuk menelusuri penyebab meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar, bisa berawal dari permintaan keluarga mendiang petugas KPPS. Dari permintaan itu, polisi kemudian memutuskan, perlu dilakukan otopsi atau tidak.

Baca: Ani Hasibuan Beberkan Temuan Meninggalnya KPPS, Fahri: Kemungkinan Adanya Racun

“Kalau pun tidak wajar atas permintaan keluarga, melihat ini tidak wajar dan harus melalui polisi. Polisi menentukan diautopsi atau tidak. Tentu kami sebagai tenaga kerja kesehatan mengerjakan sesudah atas polisi begitu. Jadi tidak semua diautopsi. Artinya tidak setiap meninggal semuanya diautopsi,” kata Nila usai menghadiri acara bebas malaria di Desa Kertalanggu, Bali, Senin (13/5).

Bila kematian dipicu oleh penyakit tertentu dan kelelahan saat pemilu digelar, Nila menilai autopsi jenazah KPPS tak perlu dilakukan.

“Kalau Anda curiga meninggalnya aneh, mungkin bisa meminta (autopsi), tapi kalau memang ada riwayat sakit jantung, kemudian umurnya sudah tua, kemudian kita lihat dia kelelahan dan sebagainya, iya mungkin tidak perlu,” kata dia.

Nila mengatakan pihaknya juga telah melakukan mendata dengan cara audit medis petugas KPPS yang meninggal. Semua rekam medis KPPS di rumah sakit telah terekam dalam sistem audit medik. Namun, petugas KPPS yang meninggal di rumah direkam oleh dinas kesehatan atau disebut dengan audit verbal.

Baca: Kemenkes Merilis Ada 13 Penyakit Penyebab KPPS Meninggal

“Audit medis dan audit verbal. Itu yang masuk rumah sakit itu namanya audit medis, karena kita punya catatan itu bukan sekedar nama, umur atau perempuan kita tanya tentu riwayat penyakitnya yang jelas di situ. Artinya kita data dengan risiko penyakitnya ada. Tentu dokter sudah berusaha menolong tapi keadaan misalnya sudah terjadi serangan jantung atau agak sulit dan meninggal memang bisa terjadi kita tidak bisa menolong lagi,” kata dia.

“Kemudian kalau meninggal di rumah itu enggak ada kan catatannya. Jadi juga rutin, misalnya (Dinkes) DKI melakukan audit verbal itu karena semuanya ada aturan Kemendagri itu dengan Kemenkes. Kemendagri harus mengetahui kalau penduduknya meninggal sebabnya apa saja. Kalau yang di rumah, kalau yang di rumah sakit gampang ada catatan. Tapi kalau di rumah yang tidak ke rumah sakit kan tidak ada catatan. Kita wajib mengerjakan,” ujar dia.

Nila mencontohkan DKI Jakarta. Berdasarkan catatan Dinkes DKI Jakarta ada sebanyak 18 petugas KPPS yang meninggal. Dari 18 itu, 10 di antaranya meninggal di rumah akibat gagal jantung, stroke dan sakit liver.

Hasil audit itu hanya sebatas laporan sebab meninggalnya KPPS tersebut. Ia berharap temuan audit ini bisa menjadi evaluasi pada pemilu mendatang

“Kami tidak merekomendasi kami hanya melaporkan meninggalnya begini. Yang audit medik kami kumpulkan dari seluruh Indonesia ini cukup berat juga kan seluruh dinas kesehatan, Karena kita tidak tau sebelumnya dia punya sakit apa enggak. Tapi yang dirawat yang tidak meninggal itu kemarin saya lihat datanya hipertensi banyak sekali, umur tua dan sebagainya,” kata dia. (Kumparan/BD)

Tags

Destur PJ ,S. Kep

Perawat sekaligus seorang penulis dan juga suka bergabung dalam event organizer. Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi rekan-rekan seprofesi dan juga para pembaca.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker