Perawat 01 Vs Perawat 02, Antara Eksistensi dan Momentum

Perawat 01 Vs Perawat 02, Antara Eksistensi dan Momentum

Senyumperawat.com – Sore itu saya masih berada di ruangan kelas, beberapa artikel saya baca sambil menanti dosen yang masuk pada jam pertama, ada keseriusan penuh saat mata tertuju pada tiga foto pertemuan oragnisasi profesi (PPNI) dengan Menteri Sekretaris Kabinet dalam kampanye calon Petahana di Lampung. Dalam keterangannya, foto itu menjelaskan tentang pertemuan singkat antara pengurus dengan eksekutif terkait dengan rencana rembuk di istana perihal nasib perawat Indonesia. Ini wajar, karena niat untuk memperjuangkan nasib anggota profesi pada umumnya adalah kewajiban yang di emban organisasi perawat. Dengan didukung oleh pengurus wilayah, cabang sampai ranting, organisasi ini cukup besar dan berpengaruh jika diabaikan eksistensinya.

Namun, momentum yang digunakan pada saat itu terbilang singkat, politis dan informal. Publik kemudian memberi respon beragam dari indikasi mendukung salah satu pasangan calon presiden hingga kesan netralitas organisasi. Sebagai wadah komunikasi dan penyalur aspirasi perawat, PPNI berada pada pilihan antara netral atau masuk kedalam politik praktis dengan memberi dukungan nyata kepada salah satu pasangan calon. Memang secara organisatoris kedua hal tersebut bisa dilakukan tetapi akan ada konsekuensi dari pilihan yang diambil.

Muat Lebih

Baca: HPT-Kes: Sistem Uji Kompetensi Nasional Merugikan Lulusan PT Kesehatan

Pertama

Jika PPNI netral maka eksistensi perawat akan sama seperti yang kita lihat saat ini. Tantangan yang ada masih belum bisa kita atasi sepenuhnya, baik secara internal maupun ekternal. Aspirasi dan masalah yang muncul mulai dari model pendidikan tambahan satu tahun pasca wisuda strata satu (S1) yang dirasa cukup berat dan biayanya tinggi, konsil keperawatan sebagai amanat UU Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan masih belum jelas kapan realisasinya pasca disahkan tahun 2014, uji kompetensi dan pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) masih menyisahkan masalah, mulai dari lamanya pengurusan STR, birokrasi yang berbelit-belit hingga pada kesejahteraan perawat yang masih di upah rendah.

Kenyataan ini tentu tidak bisa diselesaikan dalam ranah organisasi semata. Koordinasi antar lintas sektoral sangat dibutuhkan sebagai jembatan penyelesaian masalah. Tentu ini bukan yang pertama kali terjadi, persoalan yang ada dibiarkan larut dan menjadi akar tunjang masalah dan berujung pada demo dimana-mana, gaji masih dibawah UMR, diskriminasi dalam kebijakan seperti pengangkatan sebagai PNS kepada dokter dan bidan PTT saja tanpa melibatkan perawat kian nyata adanya.

Pos terkait