Mempertanyakan Realisasi Satu Desa Satu Perawat di Tengah Temuan Korupsi Dana Desa

0
Mempertanyakan Realisasi Satu Desa Satu Perawat di Tengah Temuan Korupsi Dana Desa

Senyumperawat.com – Pada tahun 2018 lalu, PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) akhirnya bisa bertemu presiden Jokowi. Tepatnya pada Selasa (4/12), ketua PPNI Harif Fadhillah menyampaikan usulan berupa program satu desa satu perawat. Di tahun 2019 ini, realisasi satu desa satu perawat tersebut belum mengemuka.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPNI Harif Fadhillah mengatakan saat pada momen tersebut bahwa kehadiran perawat di desa dianggap masih minim. Asosiasinya karena itu akan menginisiasi program yang disebut Satu Perawat Satu Desa. Hanya saja, program ini terkendala anggaran. Atas dasar itulah, PPNI meminta Dana Desa dialokasikan untuk program tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan program ini seharusnya cukup mudah. Sebab, sudah ada tolak ukur yang mumpuni, seperti kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menempatkan satu perawat di setiap desa di enam kabupaten dan kota.

Baca: Biaya Kuliah Kami Mahal Pak Jokowi, Tapi Upah Perawat Jauh dari…

“Sebenarnya instrumennya sudah ada, tinggal bagaimana political will pemerintah terkait hal tersebut. Kami kira ini tidak akan sulit,” jelas Harif di Kompleks Istana Kepresidenan seperti dilansir cnnindonesia.

Menurut kabar yang dikemukakan oleh Harif, Presiden belum mengiyakan usulan tersebut. Meskipun Presiden cukup cukup tertarik. Ini dibuktikan dengan intensnya diskusi yang dilakukan antara PPNI dan Jokowi.

Dalam menerapkan kebijakan tersebut, Jokowi perlu melakukan peninjauan kembali terkait alokasi dana desa. Memang program dana desa telah lama digelontorkan dana besar. Namun belum ada pembangunan yang mengarah pada sektor pemberdayaan perawat.

Meskipun demikian, ternyata kasus korupsi dana desa juga masih saja ditemukan. Beberapa kasus telah ditemukan dan akhirnya menyeret jajaran perangkat desa ke jeruji besi.

Temuan korupsi dana desa

Tahun 2019, anggaran Dana Desa mencapai Rp70 triliun atau meningkat 16,67 persen dari tahun sebelumnya.

Baca: Cara Perpanjangan STR Bidan yang Sudah Habis Masa Berlakunya

Anggaran DD berasal dari APBN dan dimulai sejak 2015, sementara ADD bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan jumlah minimal sebesar 10 persen dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Keduanya sumber pendapatan asli desa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) baru saja merilis laporan bertajuk Tren Penindakan Korupsi 2018. Jumlah kasus mencapai 454 kejadian dengan kerugian negara Rp5,6 triliun. Kasus itu melibatkan 1.087 tersangka.

Dari data nasional tersebut, seperti diberitakan bisniscom, korupsi sektor anggaran desa mencapai 96 kasus dengan kerugian negara Rp37,2 miliar. Perinciannya, proyek infrastruktur 49 kasus dengan nilai kerugian Rp17,1 miliar, dan non infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian Rp20 miliar.

Baca: Lulus Kuliah Keperawatan & Kebidanan Itu Tak Mudah, Eh Masa Gajinya…

Anggaran desa yang paling rawan dikorupsi mencakup tiga sub sektor, yakni Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PAdes). Selain itu, sektor sosial kemasyarakatan, seperti dana bencana alam, juga rentan disalahgunakan.

Ada catatan merah perihal dana desa akibat tingginya angka korupsi. Yang semakin membuat miris, anggaran desa menempati peringkat korupsi terbanyak dari 9 sektor lainnya pada 2018.

Berbagai bentuk korupsi yang terjadi ialah mem-plotting atau mengatur pengerjaan proyek, membuat proyek fiktif, dan manipulasi tender. Pelaku korupsi dana desa umumnya ialah kepala desa, tetapi tidak menutup kemungkinan perangkat lain, seperti wali kota, camat, gubernur, dan DPRD turut terlibat.

Sebagai aktor pelaku korupsi, kepala desa mencapai 102 orang pada 2018. Selanjutnya, kepala daerah sebanyak 37 orang, dan aparat desa sejumlah 22 orang. Kepala daerah mencakup gubernur 2 orang, wali kota dan wakilnya 7 orang, serta bupati 28 orang.

Pada 2018, pemerintah kabupaten menjadi lembaga dengan jumlah korupsi tertinggi, yakni 170 kasus dengan nilai kerugian negara Rp833 miliar. Adapun, pemerintah desa berada di urutan kedua dengan 104 kasus dan nilai kerugian hingga Rp1,2 triliun.

Bila melihat pemetaan korupsi berdasarkan 10 lembaga tertinggi pada 2018, sekitar 89% kasus terjadi di pemerintah daerah, yakni di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan desa.

Tinggalkan Komentar