Insentif Nusantara Sehat Untuk Perawat D3 Naik Jadi Rp6 Juta

0
Insentif Nusantara Sehat Untuk Perawat D3 Naik Jadi Rp6 Juta

Senyumperawat.com – Untuk periode 2019 ini, tenaga kesehatan yang berminat untuk ikut dalam Nusantara Sehat mulai meningkat. Hal ini diungkap oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kemenkes Usman Sumantri. Ia mengatakan jumlah peserta program Nusantara Sehat yang sempat mengalami sepi peminat, kini berangsur-angsur mulai ramai diminati.

“Nusantara Sehat ini kekurangannya cuma satu saja, dokter peminatnya sedikit. Tapi tahun ini sudah mulai, hampir 500 orang yang didata, dari 17 ribu yang daftar,” ujarnya di Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019) dikutip dari Tirto.

Baca: Surat Tanda Registrasi (STR) Dianggap Sebagai “Pembunuh” Oleh Mahasiswa Kesehatan

Program Nusantara Sehat digelar Kemenkes untuk menyelesaikan persoalan ketidakmerataan tenaga medis di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Usman untuk meningkatkan kemauan para tenaga kesehatan (nakes) untuk mengikuti Nusantara Sehat, pihaknya sudah memperhatikan beberapa aspek khususnya perihal insentif. Untuk para nakes yang akan ditempatkan di daerah sangat terpencil,

Insentif Nusantara Sehat untuk tahun 2019 ini dinaikkan. Tentunya hal ini diharapkan jumlah peminat semakin meningkat. Sekaligus mendorong semangat para tenaga kesehatan ketika bertugas.

Baca: Netizen: Siapa pun Presidennya Tolong Masukkan Kesejahteraan Perawat dalam Visi Misinya

Usman mengaku, Kemenkes menyediakan insentif untuk daerah sangat terpencil sebesar Rp14 juta, untuk daerah terpencil sebesar Rp11 juta, dan daerah biasa sebesar Rp8 juta. Bagi perawat D3 juga tak perlu khawatir. Insentif Nusantara Sehat yang diberikan kepada perawat D3 kini dinaikkan menjadi Rp6 juta.

“Yang lain juga naik, perawat lulusan D3 saja kami berikan insentif Rp6 juta,” ujarnya.

Program Nusantara Sehat masih menjadi upaya pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan ketidakmerataan nakes, khususnya di wilayah 3T. Meski Usman akui, sebetulnya para pemerintah daerah dengan kebijakan otonomi daerah juga berwewenang melakukannya.

Baca: Biaya Kuliah Kami Mahal Pak Jokowi, Tapi Upah Perawat Jauh dari Kata Standar

“Kalau daerah-daerah yang memiliki fiskal yang baik, mereka bisa memiliki naskes sendiri. Tapi daerah yang tidak mampu, akan dipenuhi dari pusat,” pungkasnya. (Tirto/D)

Tinggalkan Komentar