Antara Pamer Kartu & Janji Naikkan Gaji Tenaga Medis, Pilih Mana?

Antara Pamer Kartu & Janji Naikkan Gaji Tenaga Medis, Pilih Mana

Senyumperawat.com – Memasuki bulan April 2019, suasana jelang Pilpres (Pemilihan Presiden) kian memanas. Masing-masing Paslon (Pasangan Calon) telah memaparkan banyak hal baik dalam kampanye dan debat. Pada debat Cawapres 17 Maret lalu, tema kesehatan pun menjadi salah satu tema debat. Usai debat tersebut pun, tema kesehatan masih hangat diperbincangkan.

Termasuk isu yang menghangat sejak akhir tahun lalu. Mulai soal defisit BPJS Kesehatan hingga pada awal tahun mencuat pula soal gaji tenaga kesehatan.

Muat Lebih

Baca juga: Prabowo Jamin Guru, Perawat, Bidan dan Dokter Penghasilannya Baik Jika Terpilih

“Banyak perawat non-ASN juga tidak mendapat gaji yang layak dengan risiko dan waktu kerjanya,” kata Harif Fadhillah, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Strategi Jokowi-Ma’ruf

“Kesehatan merupakan isu yang sangat strategis sekali, dan masih banyak persoalan-persoalan yang kami temukan di lapangan,” kata Presiden sekaligus Capres Joko Widodo dalam dialog dan silaturahmi antara para calon presiden dengan komunitas kesehatan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019) dikutip dari Beritagar.

Salah satu program kesehatan andalan Jokowi adalah Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dijalankan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Pemkot Ambon Kirim 50 Perawat ke Australia Untuk Bekerja di Panti Jompo

Itu merupakan implementasi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, terbit era kepresidenan Megawati Sukarnoputri, dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, lahir semasa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Adapun BPJS Kesehatan beroperasi per 1 Januari 2014. Setelah naik kursi presiden, Jokowi meleburkan program andalannya, Kartu Indonesia Sehat dalam BPJS Kesehatan.

Saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 217 juta jiwa. Sekitar 80 persen dari total warga Indonesia.

Baca juga: Was-Was Menanti Kebijakan Terbaru Uji Kompetensi Perawat

Namun, di balik pencapaiannya, lembaga penyelenggara jaminan kesehatan itu masih mengalami defisit anggaran. Problem defisit terletak pada dua model pembiayaan.

Pertama adalah kapitasi. Lewat model ini, saban bulan, BPJS Kesehatan membayar di muka kepada fasilitas tingkat pertama (klinik/puskesmas).

Perkaranya, lembaga pemantau korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut dana kapitasi rentan disalahgunakan sebagai suap dan setoran. ICW menghitung praktik korupsi dana kapitasi bisa mencapai Rp1 triliun.

Baca juga: Rizal Ramli: Solusi BPJS Kesehatan Pemerintahan Jokowi Bagaikan Tensoplas

Model kedua adalah INCACBGs, serupa klaim asuransi dan berlaku untuk fasilitas rumah sakit. Namun model ini terjebak pula dalam perkara klasik: klaim lebih besar dari iuran peserta.

Sebagai gambaran, dalam laporan keuangan 2017, BPJS Kesehatan menanggung biaya pelayanan kesehatan sebesar Rp84,44 triliun. Adapun pendapatan dari iuran sebesar Rp74,25 triliun. Alhasil defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp10,19 triliun.

Defisit ikut berimbas pada pembayaran jasa medis untuk tenaga kesehatan yang bekerja di klinik atau rumah sakit dengan layanan BPJS Kesehatan.

Perkara itu jadi salah satu fokus dalam presentasi organisasi-organisasi kesehatan yang hadir dalam dialog bersama calon presiden.

Antara lain terdengar lewat Hananto Seno, Ketua PDGI. “Dokter gigi per pasien dapat 2.000 rupiah per bulan lewat kapitasi. Kami (PDGI) minta naik jadi 3.000 rupiah. Apalagi harga bahan untuk pasien naik dan jumlah peserta bertambah, kasian dokter giginya,” katanya.

Pada 2015, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf menguarkan fatwa bahwa BPJS Kesehatan tak sesuai syariah. MUI lantas menyusun Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Syariah.

Baca juga: BPN 02: Guru honorer dan Tenaga Kesehatan Menjadi Prioritas Kami

Medio 2018, Ma’ruf bilang BPJS Kesehatan siap menjalankan pedoman tersebut.

Kini, dalam Pilpres 2019, Ma’ruf kembali bergelut dengan isu BPJS Kesehatan.

Baca juga: Ma’ruf Amin Ingin Bangun Sarana Pelayanan Kesehatan yang Mudah Dijangkau

Pada 6 Maret 2019, Pak Kiai mengundang sejumlah begawan kesehatan berdiskusi di rumahnya, Jalan Situbundo, Menteng, Jakarta Pusat. Defisit BPJS Kesehatan jadi salah satu fokus pembahasan.

Pertemuan itu antara lain diikuti pakar ekonomi kesehatan, Hasbullah Thabrany, dan pakar gizi, Razak Thaha. Kedua tokoh itu terdaftar sebagai calon legislatif PDIP dan disebut-sebut sebagai pemikir kebijakan kesehatan di kubu Jokowi-Ma’ruf.

Baca juga: TKN Jokowi-Ma’ruf: Masalah Upah Tenaga Kesehatan Bisa Diselesaikan dengan Dana Desa

“Jaminan Kesehatan Nasional sudah on the track, tinggal membenahi masalah SDM, kami sudah siapkan solusi defisit,” kata Hasbullah Thabrany, saat dihubungi, Rabu (13/3/2019) dikutip dari laman Beritagar.

Dia bilang ada beberapa sumber pendanaan untuk mengatasi defisit: kenaikan cukai rokok dan alkohol, pertambahan pajak barang mewah, dan penataan kembali model INCACBGs (premi dan lain-lain).

Strategi Prabowo-Sandi

Ihwal kesejahteraan tenaga kesehatan, Prabowo bahkan pernah melontarkan perkataan kontroversial, “Banyak dokter gajinya lebih kecil dari tukang parkir”.

Kali ini, dalam pidatonya, Prabowo juga berjanji mengatasi perkara defisit BPJS Kesehatan.

Janji itu beriring dengan analisa atas pangkal perkara Indonesia yang kerap dirinya sampaikan, “Kekayaan negara bocor ke luar negeri.”

Dengan berapi-api, Prabowo bilang, “Kita harus kelola ekonomi kita dengan baik, supaya tidak terlalu banyak yang ke luar (negeri), supaya kita bisa perbaiki kesehatan, rumah sakit, sekolah, gaji-gaji.”

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid mengklaim defisit BPJS Kesehatan bisa diatasi dengan hadirnya figur kepemimpinan kuat.

Baca juga: Gamal Albinsaid Ungkap Banyak Perawat dan Bidan Bergaji 200-300 Ribu

“Perlu sentuhan-sentuhan kepemimpinan untuk menyelesaikan permasalahan di BPJS,” kata dokter yang lekat dengan dunia filantropi itu, Sabtu (10/3/2019).

Perkara kepemimpinan dan manajerial juga jadi sorotan Benyamin Octavianus.

“Ada yang salah dengan manajemen,” kata Benyamin. “Sudah lima tahun BPJS Kesehatan enggak menaikkan tarif (model kapitasi dan INCACBGs), bayarnya nunggak. Boro-boro (tenaga kesehatan) naik gaji.”

Benyamin merupakan pakar paru, yang juga tercatat sebagai Ketua Kesira, sayap Partai Gerindra di bidang kesehatan.

Jelang Pemilu 2019, Benyamin dan Kesira bahu-membahu dengan komunitas lain macam Satgas Kesehatan BPN, Aliansi Apoteker Pendukung Prabowo Sandi, dan Dokter Milenial Indonesia–percabangan Gerakan Milenial Indonesia (GMI).

Kelompok relawan itu rutin menggelar diskusi seputar kesehatan. Salah satunya mengambil tema “Perbaikan BPJS Kesehatan” berlangsung di Kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, bilangan Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (5/3).

Diskusi tersebut juga menghadirkan Patrianef, seorang dokter bedah vaskuler. Dokter yang bekerja di RSCM ini adalah sekretaris utama Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB), organisasi yang kerap mengkritik kebijakan kesehatan di era Jokowi.

Di Facebook, Patrianef beken lewat status-statusnya seputar dunia kesehatan. Termasuk beberapa statusnya yang mendukung pernyataan Prabowo soal gaji dokter lebih rendah dari tukang parkir–dibagikan hingga ratusan kali.

“Cukup banyak dokter yang mapan dan sebagian besar dokter spesialis, tetapi cukup banyak dokter yang hidup pas-pasan dan sebagian besar dokter (umum). Harus ada sistem yang membuat mereka memperoleh penghasilan yang layak,” tulisnya, Kamis (17/1/2019).

Pada kesempatan debat Cawapres 17 Maret lalu, Sandiaga Uno juga membahas soal BPJS Kesehatan. Ia juga sedikit menyinggung soal gaji tenaga kesehatan yang pasalnya akan ia perbaiki. Tidak tanggung-tanggung, Sandi berjanji akan menyelesaikan akar masalah defisit BPJS Kesehatan dalam 200 hari pertama memimpin.

“Kuncinya adalah pembenahan. Jangan saling menyalahkan. JKN akan dilanjutkan dan dimaksimalkan. Untuk pelayanan kesehatan prima, negara tidak boleh absen, tidak boleh pelit”, jelas mantan Wagub Jakarta itu.

Baca juga: Sandiaga: Pembayaran Tenaga Medis Harus Tepat Waktu

“200 hari pertama kita cari akar permasalahan. Kita berikan pelayanan yang prima, obat-obatan yang bagus dan pembayaran tenaga medis harus tepat waktu”, tegas Cawapres yang akrab dipanggil Bang Sandi tersebut.

Di lain kesempatan, saat kunjungannya ke Surabaya, Sandi juga berjanji akan menyelesaikan persoalan gaji tenaga kesehatan.

Baca juga: Lulus Kuliah Keperawatan & Kebidanan Itu Tak Mudah, Eh Masa Gajinya Rp 50 Ribu Sebulan

“Kami jamin BPJS memiliki sumber dana yang sangat cukup,” beber Sandiaga Uno.

“Jangan sampai pula ada keterlambatan pembayaran ke Rumah Sakit. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya harus mendapatkan pendapatan yang cukup. Harus sejahtera,” pungkasnya.

Pos terkait