Usulan Ketua PPNI: Tenaga Sukarela dan Honorer Tarik Saja Jadi Perawat Desa

0
Tenaga Sukarela dan Honorer Tarik Saja Jadi Perawat Desa

Senyumperawat.com – Program rekrutmen perawat desa sudah disuarakan oleh PPNI kepada Presiden Joko Widodo. Di lain sisi, hal itu untuk memenuhi kabar yang mengatakan bahwa Indonesia masih kekurangan tenaga perawat. Padahal jumlah lulusan perawat di Indonesia sudah sangat banyak.

Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadillah, mengungkapkan realita terkait minimnya tenaga kesehatan, khususnya perawat di Indonesia.

Hal tersebut terlihat dari ratio perbandingan tenaga kesehatan per jumlah penduduk. Berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO), seharusnya ratio perawat di Indonesia berada di level 18:10.000.

“Kalau ratio kita masih kurang ya berdasarkan WHO, 10 berbanding 10.000 sekarang. Seharusnya 18 berbanding 10.000,” kata dia, dalam diskusi, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

Menurut, dia situasi tersebut tidak berarti Indonesia kekurangan pasokan tenaga perawat. Sebab setiap tahun pasokan perawat baru selalu ada dengan pertumbuhan 100.000 per tahun.

Usulan rekrutmen perawat desa

Selain itu, terdapat pula tenaga kesehatan yang saat ini masih berstatus tenaga sukarela ataupun honorer. Jika mereka dapat direkrut, maka masalah kekurangan tenaga kesehatan dapat diatasi. “Banyak tenaga sukarela, tenaga honorer, tarik saja jadi perawat desa,” tandasnya.

Wakil Direktur Konten TKN Jokowi-Ma’ruf, Rabin Hattari, mengatakan seharusnya masalah terkait kekurangan tenaga kesehatan sekaligus upah bagi tenaga kesehatan di desa dapat diselesaikan dengan dana desa.

“Dana desa, terutama untuk tenaga kerja kesehatan di desa. Kami melihat mungkin peran pendanaan tenaga kerja bisa dari dana desa,” ungkapnya.

Alokasi dana desa untuk kesehatan

Dana desa kata dia, ditujukan untuk menjalankan berbagai program yang ada di desa termasuk penyediaan tenaga kesehatan. Karena itu, masyarakat mesti aktif menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang ada, agar pemanfaatan dana desa dapat lebih optimal.

“Kami melihat harus ada bottom up approach peran dari pemerintah terlalu kuat karena itu peran dari komunitas sebagai commuty wacth belum terlalu kuat. Komunikasi ini harus memberi input ke pemerintah. Input dalam penerapan dana desa,” tandasnya. (Liputan6/Destur)

Tinggalkan Komentar