HPT-Kes: Sistem Uji Kompetensi Nasional Merugikan Lulusan PT Kesehatan

Senyumperawat.com – Uji Kompetensi Nasional (Ujikomnas) dinilai merugikan para lulusan perguruan tinggi (PT) kesehatan. Pasalnya mereka sudah kuliah sekian tahun tapi hanya dinilai 3 jam ujian. Nasib mereka ditentukan oleh ujian yang hanya sebatas pengetahuan. Padahal mereka dididik tak sekedar pengetahuan melainkan juga praktik dari ilmunya.

Sekretaris Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan (HPT-Kes), Gunarmi Solikhin, mendesak pemerintah yakni Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) untuk mengevaluasi sistem uji kompetensi nasional (Ujikomnas) sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa ilmu kesehatan.

Baca juga: Lulus Kuliah Keperawatan & Kebidanan Itu Tak Mudah, Eh Masa Gajinya…

Gunarmi menuturkan, skema Ujikomnas yang berlaku ini tidak selaras dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan semua perguruan tinggi (PT) memiliki otonomi. Pasalnya, Ujikomnas diatur oleh Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Sistem penyelenggaraannya tidak melibatkan PT tetapi dijalankan oleh tim panitia nasional yang dibentuk oleh Kemristekdikti, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemkes).

Baca juga: 7000 Tenaga Kesehatan Telah Didistribusikan Menkes Melalui Program Nusantara Sehat

“Kami menolak sistem uji kompetensi nasional yang dilakukan oleh panitia. Kami ingin pemerintah mengembalikan persyaratan kelulusan sebagai otonomi perguruan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi,” kata Gunarmi saat melakukan audiensi dengan DPR sekaligus melakukan aksi damai di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/3).

Lanjut dia, HPT-Kes menuntut pemerintah mengembalikan otonomi PT karena Ujikomnas yang dilakukan panitia nasional ini hanya menguji pengetahuan melalui computer based test (CBT) selama tiga jam. Sedangkan, keterampilan dan sikap diabaikan. Padahal proses penilaian PT-Kes yang merupakan bagian dari vokasi ini harus mencakup tiga aspek meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Oleh karena itu, ia menilai pelaksanaan Ujikomnas tidak mewakili semua pihak dan tidak berkorelasi dengan masa studi mahasiswa. Pasalnya, hasil perjuangan dan jerih payah mahasiswa tidak dipertimbangkan. Kemampuan mahasiswa hanya diuji oleh pengetahuan.

Baca juga: Profesi Perawat Ujung Tombak Keselamatan Pasien

“Lulusan tenaga kesehatan ini sekolah sekian tahun. Mereka belajar dan melaksanakan praktik langsung, tetapi yang dihitung hanya pengetahuannya saja. Ini seperti kita sekolah sekian tahun dan hanya diuji tiga jam saja,” ujarnya.

Selain itu, Gunarmi menambahkan, kebijakan tersebut sangat merugikan lulusan PT-Kes karena sejak 2014 Ujikomnas diberlakukan, telah ada 357.028 lulusan tenaga kesehatan yang tidak lulus. Mereka terdiri dari lulusan diploma keperawatan dan kebidanan serta Strata 1 (S-1) Keperawatan. Padahal mereka telah mengantungi ijazah lulusan dari PT serta mereka memiliki kemampuan yang mumpuni.

Dengan begitu, secara tidak langsung mereka menjadi pengangguran terdidik karena tidak diterima kerja dan tidak bisa membuka praktik sendiri. Bahkan, ada sebagian yang berganti profesi menjadi kasir dan lainnya.

Oleh karena itu, Gunarmi menuturkan, Ujikomnas selain mengerdilkan peran PT juga merugikan lulusan tenaga kesehatan. Pasalnya, Ujikomnas tidak dilakukan secara gratis, tetapi memungut biaya untuk setiap kali tes. Perinciannya, untuk diploma dikenakan biaya sebesar Rp 250.000 per tes, sedangkan untuk sarjana sebesar Rp 275.000 per tes.

Ekspresi

Pendapat senada juga disampaikan oleh Ketua Bidang Akreditasi HPT-Kes, Ferry Mendrova. Ia menuturkan, untuk mengukur kompetensi lulusan tidak harus melalui uji kompetensi secara nasional. Pasalnya, setiap semester PT-Kes dalam skema pembelajaran melakukan ujian kepada mahasiswa. Bahkan, ujian tersebut mewajibkan mahasiswa untuk langsung berhadapan dengan pasien. Sehingga bisa dikatakan, PT sangat mengetahui kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa ketika terjun ke lapangan kerja.

Baca juga: Sudah Lulus Jadi Perawat Tapi Malah Tak Dihargai

“Sedangkan skema tes yang dilakukan oleh lembaga nasional ini hanya menguji pengetahuan saja. Kami tidak dapat melihat ekspresi mahasiswa saat menjalankan tes. Padahal ini sangat penting,” ujar Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada Semarang ini.

Lanjut dia, jika tidak ada evaluasi, skema ini akan menimbulkan berbagai masalah di masa mendatang. Salah satunya, negara akan kekurangan tenaga kesehatan akibat sistem yang diterapkan saat ini dan meningkatkan angka pengangguran terdidik dari lulusan tenaga kesehatan. Padahal, tujuan mahasiswa kuliah untuk mendapat pekerjaan lebih layak.

Baca juga: 5 Pesan Perawat Senior Kepada Capres Prabowo

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemristekdikti, Ismunandar, menyatakan, dengan adanya adanya masukan dari HPT-Kes, tentu pemerintah akan melakukan evaluasi

Dijelaskan dia, Ujikomnas ini tetap akan dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan. Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Selain itu, Ujikomnas diperlukan dalam upaya standardisasi dan penjaminan mutu lulusan pendidikan tinggi bidang kesehatan. (Beritasatu/Destur)

This website uses cookies.