Harapan PPNI Pinrang Kepada Calon Presiden, Perhatikan Kesejahteraan Perawat

Harapan PPNI Pinrang Kepada Calon Presiden, Perhatikan Kesejahteraan Perawat

Senyumperawat.com – PPNI telah berusia 45 tahun pada tanggal 17 Maret 2019 lalu, bertepatan dengan debat Cawapres 2019. Wakil Ketua PPNI Pinrang berharap para Capres memperhatikan Kesejahteraan Perawat.

Wakil Ketua DPD PPNI Pinrang, Akbar mengatakan, ulang tahun kali ini kebetulan bertepatan dengan tahun politik.

Pihaknya pun berharap kepada seluruh figur yang berkompentisi untuk memperhatikan posisi perawat di Indonesia.

[ads_color_box color_background=”#ededed” color_text=”#444″]Baca: Sandiaga: Pembayaran Tenaga Medis Harus Tepat Waktu[/ads_color_box]

“Perawat merupakan 60 persen dari tenaga kesehatan yang ada, dan bertugas 24 jam per hari, 7 hari per minggu dan tidak terbatas pada geografi. Oleh karenanya, sangat perlu menjadi perhatian,” kata Akbar.

Selain itu, ucapnya, perawat juga memberikan asuhan keperawatan yang menjangkau seluruh siklus kehidupan klien, dimulai dari pranikah-konsepsi-kelahiran-hingga menjelang ajal, dan dalam rentang sakit maupun sehat.

[ads_color_box color_background=”#eee” color_text=”#444″]Baca: 7000 Tenaga Kesehatan Telah Didistribusikan Menkes Melalui Program Nusantara Sehat[/ads_color_box]

“80 % kegiatan di Fasyankes (rumah sakit maupun lainnya) adalah kegiatan keperawatan, dan bertanggung jawab pada length of stay. Selain itu, kedekatan perawat dengan masyarakat menjadi entri point bagi pemberdayaan masyarakan/klien dalam bidang kesehatan,” jelas Akbar.

Ketua GNPHI Pinrang ini menyebutkan, PPNI juga mengusulkan kepada pasangan calon capres-cawapres untuk memberikan perhatian serius, nyata, berperikemanusiaan, dan berkeadilan bagi kesejahteraan perawat di seluruh nusantara.

[ads_color_box color_background=”#eee” color_text=”#444″]Baca: 5 Pesan Ketua PPNI Untuk Debat Cawapres, Gaji Minimal 3 Kali UMP Hingga Stop Rekrutmen TKS[/ads_color_box]

“PPNI pun mengusulkan penghapusan praktik rekrutmen ketenagaan perawat dengan status tenaga kerja sukarela (TKS),” ucap Akbar.

Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan agar asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat di Fasyankes dan praktik mandiri hendaknya dimasukkan ke dalam skema pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara berkeadilan.

Di sisi lain, peraturan pelaksanaan Undang-undang RI No 38/2014 hendaknya secara serius ditangani dan diterbitkan.

“Konsil keperawatan segera dibentuk. Serta memberikan insentif yang wajar dan profesional kepada perawat yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sehingga mereka dapat hidup layak untuk melakukan peran dan fungsinya secara profesional,” pungkas Akbar. (Tribun/Destur)

Pos terkait