5 Pesan Ketua PPNI Untuk Debat Cawapres, Gaji Minimal 3 Kali UMP Hingga Stop Rekrutmen TKS

Ketua PPNI Untuk Debat Cawapres Angkat Program Perawat Desa & Stop Rekrutmen TKS

Senyumperawat.com – Ketua Umum PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), Harif Fadhillah punya sebuah harapan untuk debat Cawapres nanti malam. Ahad, 17 Maret 2019 malam adalah momen debat yang penting bagi perawat.

Salah tema yang akan diangkat adalah perihal kesehatan. Harif pun mengingatkan agar para kandidat memerhatikan posisi perawat di Indonesia.

Muat Lebih

[ads_color_box color_background=”#fbffc7″ color_text=”#444″]

Baca juga:

[/ads_color_box]

Perawat merupakan 60 persen dari tenaga kesehatan yang ada, bertugas 24 jam per hari, 7 hari per minggu dan tidak terbatas pada geografi.

Selain itu, perawat memberikan asuhan keperawatan yang menjangkau seluruh siklus kehidupan klien, dimulai dari pranikah-konsepsi-kelahiran-hingga menjelang ajal, dan dalam rentang sakit maupun sehat.

“80 persen kegiatan di Fasyankes (rumah sakit maupun lainnya) adalah kegiatan keperawatan, dan bertanggung jawab pada length of stay. Kedekatan perawat dengan masyarakat menjadi entri point bagi pemberdayaan masyarakan/klien dalam bidang kesehatan,” kata Harif dalam pernyataan resminya, Minggu (17/3) dikutip dari laman JPNN.

PPNI juga mengusulkan kepada pasangan capres-cawapres 01 maupun 02 untuk memberikan perhatian serius, nyata, berperikemanusiaan, dan berkeadilan bagi kesejahteraan perawat di seluruh nusantara.

1. Sukseskan program Satu Desa Satu Perawat

Yang lebih penting, terang Harif, menjadikan program “Satu desa satu Perawat” sebagai bagian dari percepatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).


2. Hapus rekrutmen Tenaga Kerja Sukarela

PPNI pun mengusulkan penghapusan praktik rekrutmen ketenagaan perawat dengan status tenaga kerja sukarela (TKS), di manapun dan oleh siapapun (pemerintah maupun swasta).

Selain itu, asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat di fasyankes dan praktik mandiri hendaknya dimasukkan ke dalam skema pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara berkeadilan. Ada pula peraturan pelaksanaan Undang-undang RI No 38/2014 hendaknya secara serius ditangani dan diterbitkan.


3. Bentuk konsil keperawatan

“Konsil keperawatan segera dibentuk. Serta memberikan insentif yang wajar dan profesional kepada perawat yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sehingga mereka dapat hidup layak untuk melakukan peran dan fungsinya secara profesional,” bebernya.

Harif pun mengatakan perlu peraturan presiden yang mewajibkan Fasyankes milik pemerintah dan swasta memberikan kompensasi kepada perawat sesuai kelayakan sebagai profesi perawat.


4. Gaji perawat minimal 3 kali UMP

Pemerintah memberikan pengawasan terhadap upah perawat di sektor tersebut, sebagai hasil perhitungan dan perbandingan dengan profesi lain serta perawat di regional ASEAN, maka kelayakan upah perawat adalah tiga kali Upah Minimum Provinsi (UMP).


5. 17 Maret sebagai Hari Perawat Nasional

“Kami mengusulkan tanggal 17 Maret untuk ditetapkan sebagai Hari Perawat Nasional melalui ketetapan/keputusan Presiden,” ucap Hanif.


Anggota PPNI yang secara nasional kini berjumlah 926.000 (berdasarkan laporan Munas, 2015), melaksanakan perayaan peringatan HUT ke 45 di Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dengan beragam kegiatan, yang rangkaian telah dimulai sejak 3 bulan lalu. (jpnn/Destur)

Pos terkait