Banyak Perawat Rela Tak Digaji Karena Hati Nurani, Tapi Apakah Pemerintah Punya Nurani?

Senyumperawat.com – Walaupun perawat merupakan tenaga profesi kesehatan terbesar di fasilitas pelayanan kesehatan dan telah mendapat pengakuan sesuai UU No. 38 tahun 2014, kenyataannya perawat merupakan salah satu profesi dengan gaji terendah di Indonesia.

Kepmenakertrans No. 226 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan telah memfasilitasi dan melindungi secara hukum bagi perawat terkait kewajiban sebuah instansi untuk memberikan gaji/upah atas pekerjaan yang dilakukan perawat. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sesuai tujuan, sehingga diperlukan kebijakan yang dapat memonitor pelaksanaannya.

Salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam pemberian jasa/gaji perawat adalah Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI No. 037/DPP.PPNI/SK/K.S/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018 tentang Pedoman Jasa Professional Profesi Perawat di Indonesia.

Saat ini, gaji perawat, khususnya perawat yang bekerja di sektor pelayanan kesehatan swasta, masih sangat rendah. Salah satu surat kabar pada tahun 2018 bahkan pernah mengulas gaji perawat yang dinilai tidak sesuai dengan risiko pekerjaan. Kondisi inilah yang tidak sesuai dengan harapan perawat banua. Gaji yang tidak sesuai harapan mereka rasakan tidak seimbang dengan risiko pekerjaan dengan 24 jam sif dinas maupun tanggung jawab perawat sebagai profesi, terutama bagi perawat yang bekerja di instansi swasta di daerah.

Kenapa perawat bergaji rendah?

Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa sumber, kisaran gaji perawat di instansi swasta berkisar Rp1,5 juta—Rp1,9 juta. Namun, masih ada perawat yang mendapatkan gaji dengan kisaran Rp300 ribu hingga Rp1 juta. Tentu saja besaran ini jauh di bawah UMR. Bahkan, banyak perawat yang rela bekerja tapi tidak mendapatkan gaji, karena panggilan nurani sebagai lulusan pendidikan tinggi tapi tidak bekerja.

UUD 1945 Pasal 27 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Konteks layak adalah dalam arti pekerjaan maupun hak yang diterimanya atas pekerjaan yang dilakukannya untuk kesejahteraan hidupnya. Dalam UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan disebutkan perawat adalah seorang yang lulus pendidikan tinggi keperawatan yang diakui pemerintah sesuai ketentuan UU dan berhak mendapatkan imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang diberikan.

Besaran pemberian jasa atau imbalan tenaga perawat sebagai tenaga kerja profesional seharusnya mengacu pada Permenakertrans No. 2013. Peraturan itu memerinci tentang upah minimum, upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral propinsi (UMSP).

Selanjutnya, penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam Kepmenakertrans No. 226 Tahun 2000 disebutkan penetapan UMR ditetapkan melalui pengamatan tim di lapangan terhadap sejumlah harga kebutuhan pokok dan dijadikan sebagai angka kebutuhan hidup yang layak (KHL).

Peraturan lainnya yang mengatur tentang upah adalah Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyebutkan upah ditetapkan berdasarkan kebutuhan penghidupan yang layak bagi seorang pekerja dengan memperhatikan pertumbuhan produktivitas dan inflasi.

Masalah dan solusi

Meskipun kebijakan telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya banyak yang belum sesuai. Kebijakan yang ada memfasilitasi dan melindungi secara hukum bagi perawat terkait kewajiban sebuah instansi untuk memberikan gaji atau upah atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam kebijakan tersebut, juga telah mengatur adanya standar upah minimum yang harus diberikan, yang diperhitungkan berdasarkan kebutuhan yang layak bagi pekerja.

Hal ini dapat menjadi evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang ada. Salah satu kelemahannya kebijakan ini adalah dalam pemberian sanksi administratif apabila ada pengaduan maupun tindak lanjut hasil pengawasan. Selain itu, kebijakan tersebut kurang atau belum mempertimbangkan segi tenaga berdasarkan latar belakang profesi, memperhitungkan lama dan pengalaman bekerja serta kompetensi yang dimiliki, dan belum memperhitungkan aspek risiko sebagai akibat dari pekerjaannya.

Dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang belum sesuai dengan tujuan, diperlukan kebijakan yang mengatur dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan. Apabila memungkinkan, dikaitkan dengan kebijakan dalam proses pemberian izin operasional bagi instansi pelayanan kesehatan jika kebijakan pengupahan tidak dilaksanakan.

Sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah ini, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan gaji perawat, dapat merujuk pada SE Dewan Pusat Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) perihal Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI No. 037/DPP.PPNI/SK/K.S/VI/2018 tertanggal 6 bulan Juni tahun 2018 tentang Pedoman Jasa Professional Profesi Perawat di Indonesia.

Dalam keputusan tersebut, disebutkan jasa keperawatan adalah penghargaan pada setiap tindakan atau pekerjaan seorang perawat yang diberikan kepada klien baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat berdasarkan tugas dan kewenangannya. Surat keputusan tersebut juga mengatur tentang komponen jasa perawat dengan memperhitungkan delapan kategori: jenis pendidikan, keahlian khusus yang tesertifikasi, lama kerja, jabatan, risiko pekerja, intensitas ketergantungan pasien, sif kerja, dan beban kerja.

Besaran UMP telah tertuang dalam SE Kemenaker tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada setiap tahunnya, sehingga nilai inflasi tahun berjalan dihitung sebesar 10%, sehingga formulasi jasa yang berkeadilan, layak, dan ideal adalah sebesar penjumlahan dari perkalian indeks kategori komponen dengan nilai inflasi dan nilai UMR/UMP atau (indeks kategori x nilai inflasi x UMP). Adapun besaran indeks kategori dan poin dapat mengacu pada SK PPNI No. 037/DPP.PPNI/SK/K.S/VI/2018.

Contoh perhitungannya misalnya besaran UMP di daerah Y adalah Rp1.454.154, maka pada kategori kesatu yaitu pendidikan dihitung dengan indeks kategori pendidikan x inflasi x besaran UMP. Contohnya indeks kategori pendidikan vokasi adalah 0.6, inflasi 1.1, maka pada kategori pendidikan dilakukan perhitungan 0.6 x 1.1 x Rp1.454.154 = Rp959.742. Demikian seterusnya dilakukan perhitungan hingga kategori kedelapan, yaitu beban kerja. Selanjutnya, dilakukan penjumlahan dari kategori kesatu hingga kategori kedelapan, maka hasilnya adalah besaran jasa yang akan diterima perawat dalam rupiah.

Kelebihan atas usulan kebijakan yang ditawarkan ini akan meningkatkan motivasi, kinerja, menurunkan angka keinginan perawat keluar dari instansi tempat bekerja. Selain itu, juga dapat meningkatkan keilmuan dan keterampilan profesionalnya secara berkelanjutan, sehingga kualitas pelayanan sesuai diharapkan mendukung rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2010—2025 dalam pengembangan pendidikan maupun pemenuhan kebutuhan tenaga perawat di Indonesia. (Lampost/Destur)

Tags

Destur PJ ,S. Kep

Perawat sekaligus seorang penulis dan juga suka bergabung dalam event organizer. Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi rekan-rekan seprofesi dan juga para pembaca.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker