Tahun 2019 Akan Dimulai Rekrutmen Perawat P3K, Tapi Urusan Gaji Masih Tetap Polemik

Senyumperawat.com – Perkara tidak adanya pengangkatan honorer perawat menjadi PNS lalu dialihkan menjadi perawat P3K masih menuai polemik. Mulai dari manajemen soal honor hingga mekanisme lain yang terkait.

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan berharap PP ini bisa menjangkau perawat khususnya terhadap perawat yang sudah lama berstatus sebagai tenaga honorer.

“Kami mengusulkan tentang pengangkatan atau peningkatan kuota Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PPPK. Dan juga kita mengusulkan pengangkatan tenaga honorer yang sudah ada sejak sebelum 2005 itu diangkat sebagai abdi negara,” kata Ketua Umum PPNI Harif Fadillah seperti dilansir laman setkab, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Harif berharap Presiden bisa mengeluarkan kebijakan sebagaimana dilakukan terhadap bidan dan dokter, namun terhadap perawat belum dilakukan. Meski Presiden tidak secara eksplisit memberikan respon langsung terhadap usulan tersebut, namun Harif memahami Presiden telah mengeluarkan PP Nomor 49 tahun 2018 tentang PPPK dikutip dari laman Okezone..

Kapan dimulai rekrutmen tenaga perawat P3K?

“Pemerintah merekrut 150 ribu orang P3K dan 100 ribu CPNS yang dilakukan bertahap, mempertimbangkan waktu konstalasi politik,” kata Menteri PAN-RB dalam Sosialisasi PP No.49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dan Rencana Pengadaan PPPK Tahap I 2019 di Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 23 Januari 2019 dikutip dari laman Tempo.

Rekrutmen P3K dilakukan dalam dua tahap, setiap tahap terdiri dari 75 ribu orang pegawai. Menteri menjelaskan, tahap pertama akan dimulai Februari 2019, khusus untuk guru honorer, penyuluh pertanian dan tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat. “Fokus untuk guru honorer, karena tidak dibatasi waktu, mau umur berapa saja,” kata Menteri.

Sedangkan tahap kedua akan dimulai Mei 2019, yang dibuka untuk umum. Bila tahap pertama, pemerintah fokus untuk guru, maka pada tahap kedua, formasi yang dibuka untuk jabatan teknis dan spesialis profesional. Ia menegaskan setiap pemerintah daerah dan instansi wajib melakukan menghitung setiap jabatan yang dibutuhkan berdasarkan analisis dan beban kerja.

Dalam melakukan rekrutmen, ia mengatakan harus mengikuti enam pedoman, di antaranya kompetitif, adil dan tidak dipungut biaya.

Terpisah, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan memastikan tidak ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada bulan Maret 2019. “Saya tegaskan lagi tidak ada penerimaan CPNS di bulan Maret,” ujar dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 Januari 2018.

Ia menjelaskan pada pada tahun 2019 ini memang ada tiga kali acara yang berkaitan dengan penerimaan pegawai. Yang pertama yaitu penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahap Iyang dikhususkan untuk eks tenaga honorer kategori 2 dibidang guru,tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.

“Itu rencananya Februari tapi tergantung kecepatan teman-teman instansi menyampaikan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawainya,” kata dia.

Setelah PPPK tahap I, pemerintah akan kembali membuka seleksi PPPK tahap II untuk jalur umum. “Setelah pilpres ya mungkin sekitar Mei atau Juni,” ujar dia.

Sebagian Pemda menolak beban gaji P3K

Kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan tanggung jawab pembayaran gaji PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) mendapat protes dari kepala daerah. Penolakan kepala daerah antara lain karena kemampuan fiskal daerah sangat terbatas.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan tidak akan memaksakan daerah merekrut PPPK.

“Ya enggak apa-apa kalau pada menolak. Yang mau saja diberikan formasi PPPK,” kata Bima yang dihubungi JPNN, Minggu (27/1).

Rekrutmen PPPK, bukan kewajiban yang harus dipenuhi pemda. Sekiranya pemda berat karena terbentur anggaran, jangan angkat PPPK.

Masalah akan diprotes honorer K2, Bima mengembalikannya kepada masing-masing kepala daerah. Alasannya, honorer K2 diangkat daerah. Wajar bila daerah yang harus menuntaskannya.

“Aneh juga kalau menolak angkat honorer K2 jadi PPPK. Mereka yang bikin surat beramai-ramai minta honorer K2 diakomodasi kok. Bukan pusat. Mereka juga yang rekrut honorer K2,” ucapnya.

“Karena daerah yang angkat, wajib menyelesaikan masalah yang dibuat. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri,” sambung Bima mengutip lagu Raja Dangdut Rhoma Irama.

Penolakan sudah diutarakan Wali Kota Jambi Syarif Fasha. Dia mengaku akan meninjau ulang penerimaan PPPK di Kota Jambi karena gajinya harus bersumber dari APBD. Padahal sebelumnya, pemerintah pusat mengatakan dana gaji PPPK berasal dari APBN.

“Sangat memberatkan. Saya termasuk kepala daerah lainnya sangat keberatan dan tentu saja akan menolak jika harus menggunakan APBD,” kata Fasha.

Disampaikan Fasha bahwa Wakil Wali Kota Jambi Maulana beberapa waktu lalu ikut hadir pada saat sosialisasi PPPK di Batam. Pada sosialiasasi tersebut dikatakan bahwa pendanaan dari APBD. Hal tersebut membuat sebagian besar kepala daerah yang hadir tidak setuju dan menolak, dikutip dari laman JPNN.

Tags

Destur PJ ,S. Kep

Perawat sekaligus seorang penulis dan juga suka bergabung dalam event organizer. Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi rekan-rekan seprofesi dan juga para pembaca.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker