Jangan Ikut Vaksin Measles – Rubella Jika Belum Ada Fatwa MUI, Imbau MUI Riau

Senyumperawat.com – Vaksin measles – rubella yang diduga belum mengantongi fatwa halal MUI menuai banyak polemik. Bahkan, di beberapa daerah sudah ada imbauan untuk tidak ikut vaksin tersebut. Hal ini muncul dari para ulama umat Islam. Tentunya atas pertimbangan segala yang masuk ke tubuh haruslah halal atau minimal ada legalitas dari ulama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau mengimbau agar umat muslim tidak melakukan vaksin measles-rubella. Karena dipastikan, vaksin tersebut belum mendapatkan sertifikasi halal. Imbauan serupa sebelumnya dikeluarkan juga oleh MUI di Kepulauan Riau.

“Vaksin MR ini belum disertifikasi halal oleh MUI. Ini masalahnya ada di produsen vaksin. Kenapa tidak dimasukan itu (mengajukan sertifikat halal), padahal itu sangat penting berkaitan dengan umat Islam. Saya kira mereka ini (produsen vaksin) berlindung-lindung di bawah kekuasaan aja itu,” kata Ketua MUI Riau, Prof DR HM Nazir Karim dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (2/8/2018).

Menurut Nazir, semestinya pada tahun sebelumnya, produsen vaksin sudah mendaftarkan ke MUI untuk mendapatkan sertifikat halal.

“Jangankan untuk mendapatkan sertifikat halal, mengajukan saja sampai saat ini belum dilakukan pihak produsen. Seharusnyakan tahun ini sudah selesai sertifikasi halalnya, tapikan tidak dilakukan,” kata Nazir.

Nazir menyebutkan, vaksin yang masuk ke dalam tubuh umat muslim harus berasal dari yang halal.

“Kalau sudah halal (vaksin) tidak ada masalah. Vaksin yang harus masuk ke tubuh umat muslim, harus halal dan suci. Tidak bisa tidak, ya itu,” kata Nazir.

Menurut Nazir, pemerintah tidak boleh memaksakan program vaksin ini bagi umat muslim. “Tidak bisa dipaksa-paksa, tidak boleh itu, inikan berkaitan dengan agama. Kita bukan mengapakan pemerintah (menolak vaksin), tapi harus bersertifikat halal dulu,” kata Nazir.

Nazir merasa produsen vaksin ini aneh tidak mau mendafarkan ke LP-POM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. “Kan jadi pertanyaan besar, kenapa?. Tiba-tiba sekarang ulama diminta untuk mengesahkan, oh tidak bisa. Daftar aja belum, kalau sudah didaftarkan, nantinya baru akan diaudit,” kata Nazir.

Nazir menyerankan, Kemenkes harus mendorong produsen vaksin untuk segera mendaftarkan ke MUI soal vaksin MR tersebut.

“Kalau nanti hasilnya tetap haram, ya nanti dicarikan solusinya apa. Dalam hukum islam, kalau memang vaksin itu harus masuk juga walaupun haram, itu ada klousulnya lagi kalau itu darut,” kata Nazir.

Jika memang darurat dan tidak bisa lagi pengganti vaksin yang lain, sambung Nazir, itu dibolehkan dalam hukum islam.

“Kalau memang tidak bisa lagi, dan anak-anak kita akan mati (tanpa vaksin MR) ya itu memang boleh, walaupun zatnya haram. Tapikan dinyatakan begitu (kematian anak) harus oleh ahli dan yang berkompeten, tidak bisa oleh sembarangan orang. Makanya Kemenkes harus mendorong produsen (vaksin) untuk mensertifikasi halal produknya itu,” kata Nazir.

Masih menurut Nazir, bila di Riau dinas kesehatan tetap melaksanakan program vaksin MR, hal itu tidak boleh dipaksakan.

“Bagi yang mau (vaksin) ya terserah saja. Tapi yang jelas MUI sudah mengatakan seperti itu (haram), kalau ada umat muslim yang mau vaksin juga, ya itu hak masing-masinglah,” tutup Nazir.

Imbauan resmi jangan ikut vaksin measles – rubella dari MUI Riau

Dalam surat MUI Kepri yang beredar dengan nomor Ket-53/DP-P-V/VII/2018, imbauan itu ditujukan kepada Gubernur Kepri. Di surat tersebut tertulis 30 Juli 2018.

Dalam surat itu, MUI Kepri menyebutkan pengurus harian Dewan Pimpinan MUI Provinsi Kepri pada 28 Juli 2018 telah menggelar rapat di Batam terkait informasi imunisasi campak/MR. MUI Kepri menyampaikan empat pesan penting.

  1. Sampai saat ini vaksin campak/MR belum mendapat fatwa halal dari MUI pusat.
  2. Meminta instansi terkait (Dinas Kesehatan) menunda penyuntikan vaksin tersebut sampai diterbitkannya sertifikat halal oleh LP-POM MUI Pusat.
  3. Agar masyarakat muslim tidak ikut serta dalam proses penyuntikan vaksin campak/MR sampai adanya keputusan resmi dari LP-POM MUI Pusat.
  4. Meminta MUI pusat segera melakukan pembahasan terkait campak/MR bersama DPR RI, Kementerian Kesehatan, serta instansi terkait dan menyampaikan hasil keputusan MUI di seluruh Indonesia untuk menjadi acuan dalam melakukan sosialisasi.

Surat tersebut diteken Ketua MUI Kepri KH A Karim Ahmad dan Sekretaris H Edi Safrani. Sementara itu, Ketua I MUI Kepri Azhar Hasyim saat dimintai konfirmasi membenarkan beredarnya surat tersebut.

“Benar (surat imbauan larang vaksin MR dari MUI Kepri, red),” kata Azhar menjawab detikcom, Selasa (31/7/2018).

Sebagaimana diketahui, mulai 1 Agustus hingga September, Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia akan melaksanakan program vaksin campak/MR secara serentak.

Source: Detik
Editor: Destur

Show More

Destur PJ ,S. Kep

Perawat sekaligus seorang penulis dan juga suka bergabung dalam event organizer. Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi rekan-rekan seprofesi dan juga para pembaca.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wajib diisi * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker