Status Perawat Sukarelawan Atau Tenaga Honor Membuat Profesi Perawat Tak Dihargai

Warta

Senyumperawat.com – Sejak lama status perawat sukarelawan atau tenaga honor menjadi perbincangan. Bukan hanya merendahkan profesi tapi juga akhirnya menimbulkan masalah baru. Ketika memerlukan tenaga perawat, mereka buka lowongan. Tapi ketika sudah mendapatkan yang dibutuhkan, para perawat tak diberikan kehidupan yang layak.

Berbagai permasalahan yang dialami tenaga perawat turut dibahas dalam rapat kerja DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kalbar yang dihadiri juga oleh ketua umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah.

Pada kesempatan itu dia menyampaikan masalah utama yang dialami perawat adalah terkait kesejahteraan, dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Perawat kerap dibayar dengan gaji yang kecil, status mereka juga tidak jelas, kebanyakan dari mereka menjadi perawat sukarelawan atau tenaga honor di instansi milik pemerintah.

“Di beberapa Kab/Kota di luar Kalbar, teman-teman kita bekerja di RSUD dengan status pegawai ada tiga ancam. Ada PNS, honor, dan sukarelawan. Yang jadi pertanyaan adalah sukarelawan ini jumlahnya lebih banyak, perbandingannya 30 persen dengan PNS,” katanya saat ditemui di sela-sela raker DPW PPNI Kalbar yqng yang diadakan di Hotel Aston, Jumat (1/12/2017).

Status perawat sukarelawan membuat para perawat diupah minim

Dia menuturkan di satu kabupaten di luar Kalbar ditemui seorang perawat yang sampai 13 tahun menjadi sukarelawan.

Kendala lain yang dialami perawat di Indonesia terkait pengurusan perizinan Surat Tanda Registrasi (STR), satu dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai profesi perawat. Kendala muncul karena pengurusan STR memakan waktu yang sangat lama.

“Banyak yang sudah mengurus STR sudah 3-4 tahun tidak jadi. Hal ini sangat memberatkan perawat karena tanpa STR tidak bisa menjalankan praktek keperawatan,” tambahnya.

Kurangnya kesempatan perawat-perawat di daerah mendapatkan akses peningkatan potensi juga menjadi hambatan. Perawat di daerah harus mendatangkan orang dari pusat untuk mengadakan pelatihan.

Selain permasalahan tersebut, permasalahan lainnya di sektor swasta terutama klinik swasta adalah masih banyak perawat dibayar rendah.

“Pegawai swasta gajinya cuma 500-700 ribu per bulan, maka kita minta di sektor swasta agar digaji sama. Sebenarnya PPNI sudah mengampanyekan berapa gaji yang bisa dibawa pulang oleh seorang perawat, yaitu 3 kali UMP,” bebernya.

Dia mengatakan PPNI selaku organisasi profesi terus berupaya dengan otoritas yang mereka punya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ini.

“Kita telah menyampaikan harapan ini pada berbagai pihak seperti DPR, DPD, Kementerian bahkan surat ke presiden,” paparnya.

Dia berharap tidak ada lagi institusi pemerintah yang menerima sukarelawan.

“Bila institusi pelayanan milik pemerintah membutuhkan perawat, harus diangkat. Jangan sampai dia butuh tapi ditelantarkan statusnya. Karena itu eksploitasi pada tenaga perawat yang mendapat keuntungan adalah pemerintah, keuntungan yang didapat dari teman-teman yang tidak dibayar,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wajib diisi * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.