Apakah Harus Selalu dengan Demo, Kesejahteraan Perawat Baru Dibahas Pemerintah?

0
demo tuntut kesejahteraan perawat

Senyumperawat.com – Kesejahteraan perawat selama ini di Indonesia tetap menjadi polemik yang tak kunjung habis. Fakta mencengangkan seputar gaji tak sesuai UMP masih saja tersiar. Bahkan sudah memasuki tahun 2017, kabar gaji perawat tak layak itu tetap ada. Mulai dari berita seputar gaji perawat hanya 75 ribu, 80 ribu atau bahkan tidak digaji. Padahal, untuk meraih predikat Ahli Madya Keperawatan atau Sarjana Keperawatan tidaklah murah.

Dalam berbagai fakta di lapangan, kesejatahteraan perawat masih tergantung dari demo. Maksudnya, pemerintah menunggu untuk didemo besar-besaran baru kebijakan soal nasib perawat dilirik. Itu pun kadang baru sebatas dilirik. Akhirnya, para perawat pun melakukan demo besar-besaran lagi dan lagi. Setelah beberapa kali baru kemudian mau dibahas.

Sekilas kabar demo kesejahteraan perawat

Sudah sejak lama perawat mulai geram. Aksi demo akhirnya menjadi pilihan terakhir. Tindakan ini dipilih karena tak kunjung terdengar kabar baik perihal kesejahteraan perawat. Seperti misalkan pada tahun 2013 lalu, perawat di Banda Aceh demo minta gaji yang layak. Dikutip dari laman Kompas, puluhan perawat di Rumah Sakit Fakinah Banda Aceh melakukan mogok kerja. Mereka menuntut pihak rumah sakit untuk membayarkan sisa gaji tahun 2013 yang sesuai dengan besaran upah minimum provinsi (UMP).

Seorang perawat, Susanti, mengatakan, pihak rumah sakit hanya membayarkan gaji perawat seadanya saja dan tidak sesuai aturan UMP. “Selama ini gaji yang dibayarkan selalu di bawah UMP, sementara UMP Aceh tahun 2013 sebesar Rp 1.550.000, tapi kami dibayar di bawah itu, sementara kan sudah ada kesepakatan harus dibayar sesuai UMP,” jelas Susanti saat melakukan aksi mogok di halaman RS Fakinah, Kamis (6/2/2013).

Tidak melulu urusan gaji, Undang-Undang Keperawatan pun baru dibahas setelah berkali-kali demo. Seperti misalkan di tahun 2014. Sekitar 500 perawat Kediri, Kamis (25/9) sekitar pukul 08.00 WIB melakukan aksi demo dengan mendatangi gedung DPRD Kota Kediri. Mereka berorasi meminta dukungan para anggota DPRD Kota Kediri terkait pengesahan Rencana Undang-undang (RUU) Keperawatan yang saat itu sedang diparipurnakan di DPR RI.

Bahkan, demonstrasi perawat menuntut kesejahteraan sudah dimulai sejak lama. Tahun 2010 silam, para perawat sudah pernah kepung DPR. Puluhan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia menggelar aksi demo di Gedung DPR. Mereka menuntut agar RUU Keperawatan dimasukkan kembali dalam program legislasi nasional DPR.

Tidak kalah pelik, di tahun 2017 ini saja terjadi demo di beberapa tempat di Indonesia. Persoalan yang diusung masih sama, mereka menuntut kesejahteraan perawat untuk diprioritaskan pula. Demo besar-besaran perawat terjadi di tahun ini. Di bulan Maret, perawat melakukan aksi demo di kantor DPR.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (16/3).

Pukul 08.00 WIB, aksi unjuk rasa dimulai dengan long march dari area Parkir timur Senayan Jakarta, melalui jalan Gerbang Pemuda menuju depan gedung DPR/ MPR RI.

Dalam aksi ini, peserta mengenakan baju putih, celana hitam, dan ikat kepala serta topi merah, seperti dikutip dari lamam Merdeka. Peserta unjuk rasa juga membawa spanduk dengan berbagai macam tulisan yang mengungkap keinginan mereka, seperti ‘Save Perawat Honorer’ dan ‘PNS Harga Mati!’.

Tak lama setelah aksi tersebut, pada bulan Mei, Perawat di Lampung juga demo. Dikutip dari laman Republika dengan judul “Digaji Rp 200 Ribu, Perawat di Lampung Demo“.

Sejumlah perawat turun ke jalan-jalan protokol Kota Bandar Lampung, Jumat (12/5). Mereka menyuarakan nasib perawat zaman sekarang yang berstatus tenaga kerja sukarela (TKS) yang diupah hanya Rp 200-300 ribu per bulan.

Baca juga: Perawat Demo, Beban Kerja dan Gaji Tidak Imbang

Massa perawat berdatangan dari berbagai kota dan kabupaten di Lampung menggunakan pakaian putih-putih dan memajang banner dan spanduk. Mereka menggelar aksi long march hingga Tugu Adipura. Aksi turun ke jalan juga berkaitan dengan hari perawat sedunia hingga menuju kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Aspirasi yang disampaikan perawat di Lampung, meminta pemerintah segera menghapus program TKS bagi perawat dan menyediakan lapangan kerja dengan upah yang layak. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Lampung, Dedi Afrizal mengatakan, saat ini nasib perawat dianaktirikan dari profesi lain.

Sebanyak 45 perawat perwakilan tiap-tiap Puskesmas dan Rumah Sakit se Kabupaten Demak berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi damai di depan Istana Negara Jakarta, Rabu (19/7) dikutip dari Tribun.

Usai demonstrasi, baru ada respon

Dikutip dari laman Viva dengan judul “DPR Janji Surati Presiden Agar Perawat Jadi PNS“. Menurut koordinator lapangan nasional advokasi honorer perawat DPP PPNI, Maryanto, perwakilan perawat sudah menyampaikan tuntutan dari aksi demo itu ke anggota DPR di Komisi II dan juga wakil ketua DPR, Fadli Zon.

Maryanto mengatakan, kepada perwakilan perawat, Fadli Zon dan anggota Komisi II DPR, berjanji akan memperjuangkan hak-hak perawat, terutama terkait status kepegawaian.

Bahkan, anggota DPR mengaku akan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo, agar tuntutan perawat dapat diperjuangkan pemerintah pusat. “Besok akan menyurati Presiden,” ujar Maryanto .

Berikut tuntutan para perawat Indonesia yang disampaikan ke DPR:

  1. Menghentikan diskriminasi teradap perawat;
  2. Mengangkat status perawat honorer menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil);
  3. Menetapkan upah yang layak bagi perawat Indonesia;
  4. Menghapus sistem kerja TKS (Tenaga Kerja Sukarela) dari instansi pemerintah;
  5. Merevisi Undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negera) agar memihak pada perawat honorer.

Korelasi antara kesejahteraan perawat dan aksi demo

Perlu dipertanyakan memang, apakah harus selalu dengan demo untuk bisa memperjuangkan nasib perawat. Bukankah harusnya profesi yang beresiko besar itu diapresiasi dengan yang selayaknya.

Tinggalkan Komentar