Waduh Gawat, Kehalalan Vaksin MR Belum Difatwakan MUI Padahal Terlanjur Disuntikkan Sampai Diancam Pula

Senyumperawat.com – Kehalalan vaksin MR dipertanyakan?. Tentu kita belum lupa perihal vaksin MR yang programnya digelontorkan mendadak dan serentak. Seolah memang sudah menjadi KLB (Kejadian Luar Biasa). Kita maklumi bersama, vaksin adalah upaya preventif untuk menghentikan infeksi virus atau bakteri. Namun mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, maka mesti banyak pertimbangan. Salah satunya adalah kehalalan vaksin MR. Saat program vaksin MR digalakkan, pemerintah sangat getol. Bahkan, ketika ada sekolah yang menolak, langsung diajak diskusi dan diyakinkan bahwa vaksin MR itu tidak haram.

Menolak langsung ditindak, padahal kehalalan vaksin MR belum resmi

Kami kutip dari laman Kompas, berita terkait sekolah di Yogyakarta yang menolak program vaksin MR. Delapan sekolah berbasis keagamaan di DI Yogyakarta menolak imunisasi Measles Rubbela (MR).

Imunisasi MR ini untuk mencegah penyakit campak dan rubbela merupakan program Kementerian Kesehatan yang digelar Agustus 2017 dan September 2017. Penolakan sekolah itu dibenarkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Lutfi Hamid. Menurut Lutfi, delapan sekolah yang menolak imunisasi MR adalah madrasah setara SD dan SMP di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

“Semua swasta, tidak ada yang negeri,” ujar Lutfi kepada wartawan di Yogyakarta, Kamis (27/7/2017).

Dikatakan Lutfi, ke delapan sekolah itu menolak imunisasi MR dengan berbagai alasan, salah satunya vaksin yang dipakai dalam imunisasi dianggap haram. Selain itu, pihak sekolah menganggap manusia sudah memiliki kekebalan tubuh sehingga tak perlu diimunisasi.

“Mereka beranggapan dulu tanpa imunisasi, manusia sudah kebal,” kata Lutfi.

Lutfi mengatakan, penolakan imunisasi itu memang tidak berbentuk pernyataan resmi dan tertulis. Menurutnya, delapan sekolah itu selalu menolak petugas puskesmas yang ingin menyosialisasikan manfaat imunisasi MR.

“Apakah mereka dari dulu selalu menolak, kami belum tahu dan akan kami tanya lebih lanjut ke Dinas Kesehatan,” tutur Lutfi.

Lutfi mengatakan, pihaknya segera melakukan komunikasi dengan delapan sekolah tersebut. Sebab, kata dia, imunisasi MR sangat penting mengingat virus selalu berkembang seiring berubahnya zaman. Pihaknya pun menjamin vaksin yang digunakan tidak mengandung bahan yang dilarang agama.

“Saya rasa saat ini segala sesuatu sudah transparan sehingga di dalamnya diyakini tidak ada indikator haramnya, maka bisa kita anggap halal dan begitu cara beragama,” kata Lutfi.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan pendekatan terhadap delapan sekolah tersebut. Ia mengharapkan semua sekolah di DIY melaksanakan imunisasi.

“Biar Dinkes dikasih ruang dulu,” kata dia.

Terkait pandangan tidak halal, Sultan menilai, sekolah yang menolak harusnya melakukan komunikasi dengan Dinkes. Kalau memang vaksin itu mengandung bahan yang dilarang agama, maka sekolah bisa menolaknya.

Ancaman denda 700 Miliar jika menolak vaksin MR

Baru-baru ini pula mencuat kabar ancaman denda jika menolak vaksin MR. Kabar ini berasal dari warga muslim di wilayah Banten. Kami kutip kabar tersebut dari laman detik. Pesan ancaman tersebut pun menyertakan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa kehalalan vaksin MR. Padahal fatwa itu hanya kebohongan belaka.

Pendiri Halal Corner Aisyah Maharani menyatakan ada ancaman surat dari tenaga kesehatan Banten dan pemda setempat untuk masyarakat yang menolak imunisasi measles rubella (MR). Ancaman tersebut, jika menolak imunisasi MR, warga dikenai denda Rp 700 miliar.

“Kami juga ingin menyampaikan bahwa ancaman berupa Rp 700 miliar itu saya ada buktinya. Itu ancamannya dari pihak nakes (tenaga kesehatan) dan ada dari pihak pemerintah daerah setempat bahwa jika tidak mengikuti vaksin,” kata Aisyah di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Warga Diancam Bayar Rp 700 Miliar Jika Tolak Imunisasi RubellaWarga menunjukkan bukti ancaman Rp 700 miliar. (Faiq/detikcom)

Aisyah menunjukkan surat ancaman tersebut kepada awak media. Surat ancaman itu berisi bahwa bersedia menanggung kerugian negara Rp 700 miliar bila ada kejadian luar biasa dengan penyakit campak dan rubella.

“Terus ada ancaman denda Rp 700 miliar, ancamannya berbentuk surat pernyataan bahwa di bawahnya kalau menolak kami bersedia didenda Rp 700 miliar. Itu di daerah Banten kejadiannya,” kata Aisyah.

Aisyah juga mengatakan ada kebohongan mengenai imunisasi MR itu dengan mengambil foto Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh dengan tulisan ‘vaksin ini telah dinyatakan halal oleh MUI’. Namun nyatanya, menurut Aisyah, belum ada fatwa halal dari MUI untuk vaksin ini.

“Ada klaim dari pihak Kemenakes dan Farma yang mengatakan bahwa vaksinnya halal dan juga mengambil foto dari Pak Niam tadi, tapi dibiaskan bahwa wajib halalnya tidak disertakan dalam foto tersebut. Seolah-olah Pak Niam mengatakan bahwa vaksin yang diprogramkan tahun ini adalah halal,” jelas Aisyah.

MUI: Kalau Ada yang Bilang Vaksin MR Halal, Itu Bohong!

Kabar lebih mengejutkan lagi tersiar dari MUI. Pasalnya, jika ada yang menyatakan bahwa kehalalan vaksin MR sudah resmi dari MUI, maka itu bohong. Pernyataan ini langsung disampaikan oleh komisi fatwa MUI.

Baca juga: MUI Temukan Alternatif Vaksin yang Tidak Bersinggungan Dengan Najis Babi

Kami kutip dari laman detik, bahwa kehalalan vaksin MR belum dikeluarkan oleh MUI. Hal ini karena beberapa faktor. Mari simak beritanya bersama.

Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin menyatakan pihaknya belum mengeluarkan fatwa tentang kehalalan vaksin measles rubella (MR). Sebab, Bio Farma belum mengajukan penelitian tentang vaksin MR ke MUI.

“Belum ada fatwa MUI tentang kehalalan vaksin MR sampai saat ini. Alasannya, karena belum diajukan oleh Bio Farma tentang vaksin MR ini, kan begitu masih dalam proses begitu katanya,” kata Hasanuddin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Namun, menurut Hasanuddin, jika beberapa pihak menyatakan vaksin MR sudah halal, itu bisa disebut kebohongan. Sebab, MUI belum mengeluarkan sertifikat halal tentang vaksin MR.

“Jadi jelas sekali, jadi kalau nanti di lapangan ada isu-isu dari mana pun datangnya bahwa vaksin MR sudah halal, itu suatu kebohongan. Ini harap diketahui oleh masyarakat belum ada kehalalannya, apalagi dengan sertifikat,” jelas Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, pemerintah wajib melakukan vaksinasi bila dalam keadaan darurat. Contohnya pemerintah memberikan vaksin meningitis bagi jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi.

Namun vaksin yang diberikan harus halal dan mempunyai sertifikat dari MUI. “Contohnya vaksin meningitis untuk jemaah haji, sebelum ada vaksin meningitis yang halal itu yang halal boleh digunakan,” kata Hasanuddin.

Sementara itu, Sekretaris Fatwa MUI Asorun Niam Sholeh menyatakan ada dua jenis vaksin yang diakui MUI. Dua vaksin tersebut adalah meningitis dan flu.

“Jadi vaksin MR ini belum halal. Vaksin halal itu cuma ada dua, vaksin meningitis dan vaksin flu,” ucap Niam. (Destur/dari berbagai sumber)

Tags

Destur PJ ,S. Kep

Perawat sekaligus seorang penulis dan juga suka bergabung dalam event organizer. Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi rekan-rekan seprofesi dan juga para pembaca.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker