Pendaftaran Tes CPNS 2017 Telah Ditutup Tapi Penyerahan Berkas Boleh Sampai 29 September

Pendaftaran tes CPNS 2017 telah ditutup. Antrean penyerahan berkas berlangsung tertib di Kantor BKD, Minggu (24/9). (Foto: Radar Kaltara)
Pendaftaran tes CPNS 2017 telah ditutup. Antrean penyerahan berkas berlangsung tertib di Kantor BKD, Minggu (24/9). (Foto: Radar Kaltara)

Senyumperawat.com – Hari ini (25/9) pukul 00.00 Wita merupakan hari terakhir pendaftaran tes CPNS di lingkungan Pemprov Kaltara secara online melalui website sscn.bkn.go.id. Namun untuk penyerahan sekaligus verifikasi berkas berlanjut hingga 29 September.

Kepala BKD Provinsi Kaltara Muhammad Ishak mengatakan, untuk menghindari terjadi penumpukan berkas, peserta diminta untuk menyerahkan berkas 28 September.

“Kami upayakan tanggal 28 September semua berkas sudah dikumpul,” ujarnya kepada Radar Kaltara kala ditemui di ruang kerjanya, Minggu (24/9).

Kecuali, sambung dia, ada alasan tertentu yang mengharuskan terlambat, akan tetap dilayani pada tanggal 29 September.”Karena tanggal 30 malam hasil verifikasi sudah harus diumumkan,” ujarnya.

Terkait dengan adanya selembaran kertas yang ditandatangani Kepala BKD Kaltara dan BKD Papua tersebar di media sosial, yang menyebutkan adanya usulan proporsi 60 persen untuk putra daerah dan 40 persen non putra daerah, dibenarkan Ishak.

Namun aku dia, hal itu hanya merupakan usulan yang disampaikan bersama Provinsi Papua dan Papua Barat yang sama-sama menginginkan hal tersebut ke Kemenpan-RB.

“Setelah dilakukan komunikasi dengan Menpan-RB, yang dituangkan dalam pesyaratan melalui gubernur, ternyata itu agak sulit dilakukan,” ungkapnya (24/9).

Apalagi untuk tahun ini, yang dibutuhkan adalah tenaga-tenaga yang memang profesional, tenaga yang benar-benar mampu untuk melaksanakan tugasnya.

“Jadi dengan formasi umum tidak mengenal batasan, semua tergantung dari hasil tes, sehingga bukan tidak mungkin nanti kalau justru hal itu akan terbalik (non putra daerah 60 persen),” bebernya.

Artinya, jika ada yang mengatakan formasi 60 persen formasi CPNS yang diperebutkan tahun ini merupakan jatah putra-putra Kaltara, hal itu tidak benar.

“Berita itu hoax, kami memang pernah mengusulkan, tapi tidak disetujui,” jelasnya.

Untuk saat ini, tambah dia, hanya Provinsi Papua yang bisa menerapkan 60 persen untuk putra/putri papua dan 40 persen yang berasal dari luar Papua.

“Sebab mereka masih otonomi Khusus,” tegasnya.

Sementara Kaltara, kata dia, masih sama dengan pemerintahan provinsi lainnya.

“Karena kita ini baru saja terbentuk, sehingga tidak mendapatkan otonomi khusus,” jelasnya.

Terkait dengan penyerahan berkas, pria yang pernah mengabdi di Pemkab Bulungan ini mengatakan, telah mencapai sekira 10.000, namun untuk online belum dapat dipastikan.

“Sejauh ini masih ada saja berkas yang bermasalah kami temukan,” ungkapnya.

Di antaranya penggunaan ijazah berbahasa Inggris. Untuk masalah ini sering ditemukan pada pendaftar yang berasal dari alumni Universitas Mulawarman, Samarinda.

“Memang ada dua ijazah yang dikeluarkan, satu berbahasa Inggris satu berbaha Indonesia, nah, ya digunakan yang berbahasa Indonesia bukan Inggris,” imbuhnya.

Sebab, dalam peraturan perundang-undangan juga sudah jelas, penggunaan peneriman CPNS harus menggunakan ijazah bahasa Indonesia.

“Biasanya ijazah berbahasa Inggris digunakan untuk melanjutkan atau mencari pekerjaan di luar negeri,” sebutnya.

Memang aku dia, untuk kasus ini tidak banyak ditemukan oleh tim verifikasi. Namun yang namanya aturan harus diterapkan.

“Mau tak mau yang pakai ijazah berbahasa Inggris, kami gugurkan berkasnya, kalau tidak diganti,” tuturnya.

Sedangkan untuk IPK minimal 2,30 untuk pendaftar yang memiliki KTP Kaltara merupakan bentuk perhatian dari pemerintah, dan diharapkan bisa bersama mengikuti tes CPNS.

“Jadi bukan berarti dengan IPK 2,30 itu mereka tidak bisa membangun Kaltara, hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi,” jelasnya, seraya berharap anak-anak Kaltara bisa bersaing. “Jadi bisa dibuktikan. Seandainya anak-anak kaltara yang banyak lulus itu sangat luar biasa sekali,” ujarnya.

Sehingga, kata dia, pemerintah juga tak perlu khawatir dengan berbagai alasan untuk mutasi ke daerah lain.”Jadi kita upayakan anak-anak Kaltara dapat ikut tes CPNS,”pungkasnya. (Destur/Prokal)

Pos terkait