Kasus Bayi Debora, Mendagri: Jangan Berobat ke Rumah Sakit yang Tidak Manusiawi

0
RS Mitra Keluarga Kalideres, Rumah Sakit yang Tidak Manusiawi

Senyumperawat.com – Rumah Sakit yang tidak manusiawi, istilah ini mencuat santer setelah kasus bayi Debora. Ia adalah korban dari perilaku Rumah Sakit yang tidak manusiawi di wilayah Kalideres. Hanya lantaran keluarga belum bisa memenuhi uang muka yang diminta pihak RS, sang bayi tak kunjung ditangani. Isu mulai memanas ketika pihak Rumah Sakit membantah laporan keluarga korban. Pasalnya kejadian yang berlangsung tidak begitu.

(Baca: What? Mau Dirawat Saja Rumah Sakit Minta Uang Muka Sampai Akhirnya Sang Anak Meninggal Karena Tak Kunjung Ditangani)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan publik dapat memberikan sanksi sosial terhadap rumah sakit yang tidak manusiawi dalam menangani pasien, yakni dengan cara tidak berobat lagi di rumah sakit tersebut.

“Mari beri sanksi sosial terhadap RS yang tidak manusiawi. Paling tepat adalah jangan berobat ke RS yang tidak manusiawi, berpikirnya hanya uang, uang, tanpa rasa kemanusiaan,” tegas Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu.

Pernyataan Tjahjo berkaitan dengan kasus meninggalnya bayi berinisial D lantaran dalam kondisi kritis tidak ditangani secara langsung oleh salah satu rumah sakit swasta di kawasan Kalideres, Jakarta, lantaran pihak keluarga korban tidak dapat membayar uang muka biaya pengobatan, dan pihak RS juga bukan rekanan dari BPJS kesehatan.

Dokter atau perawat di RS tersebut tahu bayi berinisial D sakit parah dan harus ada tindakan gawat darurat, namun malah disarankan untuk dirujuk ke RS lain yang bekerja sama dengan BPJS. Upaya mencari RS rujukan memakan waktu cukup lama sehingga akhirnya bayi berinisial D meregang nyawa.

“Harusnya ditangani dulu, kalau sudah stabil bisa dirujuk. Rumah sakit yang tidak memroses pasien dalam kondisi darurat harus diberikan sanksi oleh masyarakat dan pers,” jelas dia.

Tjahjo menegaskan semua pihak harus mencegah kasus serupa terulang kembali. Dia menilai undang-undang yang ada memang masih lemah dalam mengontrol rumah sakit semacam ini.

Sebagai satu langkah konkret, Mendagri telah memerintahkan Sekjen dan Ditjen terkait di Kemdagri untuk mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah, bupati dan wali kota yang ditembuskan kepada gubernur, (Senin 11/9) besok, agar pemda memonitor dan memberikan penyuluhan kepada rumah sakit umum daerah dan khususnya RS swasta untuk tidak menolak pasien yang memerlukan tindakan darurat.

“RSUD dan RS swasta wajib memberikan pengobatan kepada warga,” kata Tjahjo. (Destur/BS)

Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Wajib diisi * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.