Undang-Undang Keperawatan Telah Disahkan, MPR: SOP Harus Menjadi Acuan

0

Senyumperawat.com – Undang-Undang Keperawatan telah disahkan. Kini segala aspek pelayanan keperawatan telah diatur dan berstatus hukum jelas. Jika perawat melakukan tindakan yang melanggar SOP, sama saja ia mengusik aparat hukum. Namun memang, disahkan atau tidak nasib para perawat masih banyak yang jadi pengangguran. Jika ada yang bekerja, selain PNS masih digaji kurang dari UMR.

Berkaitan dengan pelaksanaan UU Keperawatan tersebut, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Dimyati Natakusumah mengingatkan salah satu aspek penting dalam keperawatan ialah melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP).

“Pelayanan kesehatan memang harus ditingkatkan karena merupakan salah satu urusan wajib pemerintah, dan dalam pelaksanaannya selalu berpegang pada aspek keperawatan,” kata Dimyati, yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi MPR itu di Pandeglang, Selasa, (3/5/2016) seperti dimuat dalam laman tirto.

Ia menambahkan, SOP harus menjadi acuan karena mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan masalah keperawatan sebagaimana diatur dalam UU No.38 Tahun 2014, tentang keperawatan.

“Jadi jangan sampai melenceng dari itu,” ujarnya.

Sebagai pihak yang ikut merumuskan UU tersebut, Dimyati menginginkan praktik keperawatan harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi dan Standar Prosedur Operasional (SOP).

“Tugas perawat sangat berat sekali karena perawat harus berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, dan peneliti keperawatan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan akan berusaha memaksimalkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas perawat di daerah tersebut.

“Perawatan merupakan salah satu tenaga medis yang menentukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, jadi kemampuannya kita tingkatkan terus,” ujarnya. (Destur/Tirto)

Tinggalkan Komentar