Dosen Akper: Gap Pendidikan dan Profesi Perawat

0
Dosen Akper: Gap Pendidikan dan Profesi Perawat

Senyumperawat.com – Tenaga kesehatan saat ini masih mempunyai PR yang cukup besar terhadap calon-calon lulusan pendidikan keperawatan. Banyak lulusan keperawatan yang berkompeten, namun tak sedikit pula yang belum memenuhi standar di dunia kerja.

Faktanya, tidak sedikit lulusan perguruan tinggi keperawatan yang bekerja jauh dari harapan. Satu contohnya, tidak sedikit lulusan pendidikan keperawatan berkali-kali gagal memasang infus.

Kasus kelalaian perawat fatal dalam skala internasional mencatat, tragedi jari bayi terputus saat perawat melepas infus, Juli 1995 di RS Karawang. Peristiwa lainnya terjadi di RS Manchester, Inggris (Kompas, 1994). Ada pula kejadian, perawat salah mengantarkan pasien ke ruang operasi dengan alasan nama yang sama tanpa melakukan identifikasi dan klarifikasi secara keseluruhan pada pasien. Dapat dibayangkan, apa yang akan terjadi dengan pasien yang tidak menderita penyakit tertentu tetapi harus dioperasi?

Tenaga perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Bahkan WHO menyatakan perawat merupakan “back bone” untuk mencapai target-target global, nasional maupun daerah. Menurut Surono (2010) dalam Gilles (1996), pelayanan keperawatan sangat menentukan pelayanan kesehatan di rumah sakit secara keseluruhan. Ini berkaitan dengan tugas perawat yang selama 24 jam melayani pasien.

Karenanya, dunia kerja bidang keperawatan membutuhkan sosok yang berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Standar pendidikan keperawatan Indonesia yang ditetapkan oleh Dikti menyatakan, seorang dinyatakan lulus sebagai perawat jika sudah menyelesaikan pendidikan keperawatan sesuai aturan yang ditetapkan dan dibuktikan dengan ijazah dari institusinya. UU Keperawatan No. 38/2014 Pasal 12 Ayat 1 menyebut, pendidikan tinggi keperawatan menuntut kinerja lulusan harus sesuai mutu yang telah ditetapkan.

Lulusan pendidikan keperawatan memiliki ciri penguasaan kompetensi termasuk hard skill dan soft skill sesuai jenjang pendidikannya dan dibuktikan melalui kinerjanya di dunia kesehatan. Sedangkan lulusan dikatakan kompeten jika sudah mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan Surat Tanda Register (STR) yang dikeluarkan oleh MTKI.

Supervisi Belum Maksimal

Namun demikian, dalam realitas praktiknya, supervisi para pembimbing terhadap mahasiswa yang sedang melakukan praktik lapangan belum maksimal dan belum mampu mengaplikasikan pengalaman lapangan untuk mengembangkan skill mahasiswa. Selain itu, intensitas kunjungan sangat jarang, bisa jadi seminggu atau sebulan sekali.

Padahal, semestinya pendidikan keperawatan dalam upayanya mempersiapkan calon profesional bidang keperawatan, menyadari ada kondisi lain yang harus diperhatikan selain kompetensi, yakni proses pendidikan profesional.

Bagaimana cara mempertemukan mahasiswa dengan proses pendidikan profesional? Peranan seorang Clinical Instructure (CI) sangat penting dalam setiap tahapan praktikum mahasiswa sejak di tatanan laboratorium sampai tatanan klinik atau kerja lapangan. Namun kemahiran mahasiswa keperawatan terhadap dunia profesinya belum tercukupi oleh institusi pendidikan.

Padahal calon lulusan perawat tidak saja harus mampu melakukan nursing treatment, tetapi juga dapat berkolaborasi dengan tim medis untuk pemberian farmakologi. Jadi tidak semata berfokus pada pekerjaan profesinya, tetapi perawat juga dituntut memahami profesi terkait hal-hal lainnya sehubungan dengan pelayanan kesehatan.

Lindberg (2012) menyebut, pengembangan kolaborasi antar profesi dalam praktik klinik merupakan cara terbaik untuk memenuhi derajat kesehatan masyarakat dengan tidak bergantung kepada satu profesi saja. Isu mengenai gap antara institusi pendidikan tinggi keperawatan dengan profesi keperawatan sebenarnya sudah terjadi sejak lama.

Terkait isu tersebut, Swedia membuat terobosan dengan clinical education units sebagai cara membangun konsistensi antara perguruan tinggi dan praktik perawatan kesehatan menjadi satu-kesatuan dunia keperawatan. Inilah yang belum menjadi realitas di dunia keperawatan Indonesia.

Praktik lapangan merupakan stimulus program ini direalisasikan. Semisal dari hasil supervisi pembimbing terhadap observasi dan eksperimen mahasiswa praktik menemukan masalah, tidak lantas dikaitkan dengan standar institusi pendidikan tersebut. Ada baiknya, hal itu dijadikan rumusan permasalahan yang kelak dijadikan contoh-contoh kasus hingga akhirnya dibakukan.

Mahasiswa juga harus memahami bahwa kunci dari pelayanan kesehatan yang baik adalah komunikasi yang efektif. Di mana, seorang pasien harus diposisikan sebagai subjek dan bukan objek praktik. Namun dalam praktiknya di lapangan, tidak jarang mereka mengabaikan hal tersebut. Bahkan tercatat di Joint Commission Perspectives on Patient Safety, vol. 2 No. 9, bahwa 63 persen dari JCAHO (organisasi akreditasi RS di Amerika) bahwa kejadian komunikasi yang buruk adalah akar penyebab masalah.

Hal itu yang tidak termasuk dalam standar di institusi pendidikan tinggi dan terjadi di praktik pelayanan kesehatan. Seharusnya ada jalur komunikasi yang andal untuk menelaah persamaan persepsi dan komunikasi interpersonal terhadap pemecahan masalah tersebut. Jika institusi pendidikan bersikukuh dengan standar pendidikan keperawatan saja tanpa mengenalkan sejak dini dunia kerja keperawatan, dikhawatirkan lulusan keperawatan butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan hal-hal profetik lainnya di lingkungan kerja. Meski hal ini wajar terjadi, namun ini akan berdampak pada kualitas lulusan dan pasien tentunya.

Perlu Sinergisitas

Karena itu, butuh dukungan dari kedua belah pihak, baik institusi pendidikan maupun institusi kerja keperawatan untuk saling memahami persoalan tersebut. Sebagai mahasiswa, mereka dituntut untuk memenuhi kompetensi yang diminta institusi pendidikannya. Sebagai calon tenaga kerja, mereka dituntut untuk mengikuti prosedur dan sistem yang berlaku di dunia kerjanya. Dari kedua tuntutan tersebut, mahasiswa berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang siap dipergunakan untuk dunia kerjanya kelak. Sebab mahasiswa keperawatan merupakan aset dalam sistem pelayanan kesehatan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisasi gap antara pembimbing akademik dan pembimbing klinik yaitu dengan kolaborasi. Tentu saja kuncinya adalah komunikasi efektif. Seorang dosen Magister Manajemen Keperawatan Undip, Agus Santosa menegaskan hubungan yang baik akan sulit terjalin tanpa komunikasi yang baik.

Pihak-pihak yang terkait dengan kolaborasi ini antara lain Direktur RS, Direktur di institusi pendidikan keperawatan, dosen/pembimbing akademik dan pembimbing klinik. Keberadaan mereka tentu saja untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi. Hasil dari pertemuan tersebut bisa berwujud regulasi yang diaplikasikan diaplikasikan pada program mahasiswa praktik.

Memang proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, namun langkah ini diyakini akan menciptakan jejaring yang baik di masa dengan saling mengenal, mengerti dan memahami kebutuhan dari masing-masing institusi. Lebih dari itu, kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi lulusan keperawatan, sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan untuk pasien khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Semoga.

Penulis: Ns. Ari Febru Nurlaily, S.Kep
(Dosen Akademi Keperawatan Poltekkes Bhakti Mulia Sukoharjo)
Dipublikasikan dalam Joglosemar.co

Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Wajib diisi * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.