Di Boyolali, Gaji Profesi Perawat Masih Ada yang Di Bawah UMK Padahal Kerjanya Berat

Di Boyolali, Gaji Profesi Perawat Masih Ada yang Di Bawah UMK

Senyumperawat.com – Masih ada lagi kabar seputar gaji profesi perawat yang tidak layak. Kejadian ini berlangsung di Boyolali. Gaji profesi perawat di sana ada yang belum mencapai UMK (Upah Mininum Kabupaten). Gaji UMK Boyolali mestinya Rp 1.519.289. Namun ternyata masih banyak gaji profesi perawat yang belum sesuai ketetapan itu.

Ketua Panitia HUT ke-43 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Boyolali, Sumaryoko, mengatakan pihaknya terus mendorong agar instansi kesehatan lebih memperhatikan kesejahteraan para perawat.

Muat Lebih

“Kerja perawat cukup berat, selain harus bertugas penuh juga rentan tertular penyakit. Selain itu, untuk menjadi perawat juga dibutuhkan keahlian khusus,” ujar dia, Jumat (17/3/2017).

Sumaryoko mengakui kesejahteraan perawat sudah mulai diperhatikan dibandingkan sebelumnya. “Memang sementara ini masih banyak yang belum tapi mulai menuju UMK dan kami terus mendorong itu,” imbuh dia.

Untuk diketahui, di Boyolali saat ini terdapat 850-an perawat yang tergabung dalam DPD PPNI Boyolali. Sebagian di antaranya telah menyandang status PNS.

Sanksi teguran jika gaji profesi perawat di bawah UMK

Kepala Dinas Koperasi dan tenaga Kerja (Dinkopnaker) Boyolali Agus Partono saat dimintai komentar mengatakan pada prinsipnya pihaknya akan melakukan peringatan kepada instansi atau perusahaan yang tidak menerapkan UMK. “Prinsip, perusahaan yang melanggar peraturan mengenai UMK ini ditegur,” kata dia singkat.

Sementara itu, peringatan HUT ke-43 PPNI di Boyolali ditandai dengan kegiatan cuci tangan massal yang dipusatkan di Puskesmas Sambi, Jumat. Kegiatan cuci tangan massal diikuti sekitar 300-an peserta dari kalangan perawat, masyarakat, dan para pelajar. Kegiatan ini juga sebagai kampanye membiasakan cuci tangan dalam upaya mencegah penyakit.

Padahal gaji buruh minta naik jadi Rp 1,68 juta

Di sisi lain, kalangan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Boyolali menuntut usulan UMK dengan nilai yang lebih tinggi lagi yakni Rp1.680.552.

FKSPN Boyolali kembali menggelar audiensi dengan Pemkab Boyolali, Kamis (10/11/2016). Awalnya, FKSPN berharap bisa bertemu langsung dengan Bupati Seno Samodro.

Namun, dalam audiensi tersebut, buruh hanya ditemui Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sugiyanto serta Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Purwanto.

Tuntutan utama mereka Bupati Seno Samodro mengakomodasi usulan serikat pekerja dalam mengajukan UMK 2017 kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

“Seberapa pun nilai UMK yang nantinya ditetapkan, kami tetap berharap Bupati Boyolali sebagai pihak yang punya wewenang mengajukan UMK kepada Gubernur Jateng dapat memerhatikan dan mempertimbangkan usulan dari FKSPN Boyolali senilai Rp1.680.552. Usulkan dua angka silakan,” kata Sekretaris FKSPN Boyolali, Sutarman, saat berbincang dengan Solopos.com di sela-sela audiensi di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali.

FKSPN Boyolali juga mendesak Bupati Boyolali mengabaikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan dalam membuat usulan UMK 2017. “Jangan pakai PP 78/2015 tapi UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 Pasal 88 ayat (4), yakni pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.

Mereka tetap beralasan PP 78/2015 belum relevan untuk diterapkan tahun ini. Nilai Rp1.680.552 juga dianggap sebagai angka yang layak dan mampu mendorong daya beli masyarakat sehingga harapannya bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi selanjutnya.

Kepala Dinsosnakertrans Boyolali, Purwanto, menjelaskan usulan UMK 2017 naik setelah ada revisi angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Menteri Tenaga Kerja. Sebelumnya angka pertumbuhan ekonomi yang dipakai menghitung UMK 2017 sebesar 4,97% persen, kemudian direvisi menjadi 5,18%.

Usulan UMK 2017 yang sudah direvisi itu belum diajukan kepada Gubernur Jateng. “Ya nanti kami dengarkan dulu bagaimana aspirasi dari serikat pekerja. Mereka malah buat formulasi atau perhitungan sendiri sehingga ada dua nilai yang belum disepakati dan dua nilai itu terpaut cukup jauh,” ujar Purwanto.

Pemkab Boyolali tetap akan berpedoman pada PP No. 78/2015 dalam membuat usulan UMK. (Destur/Solopos)

Pos terkait