Bekerja Tanpa STR (Surat Tanda Registrasi), Perawat Bisa Didenda 200 Juta, Padahal Gajinya Tak Seberapa

Senyumperawat.com – Surat Tanda Registrasi (STR) bagi perawat adalah diwajibkan jika ingin menerapkan ilmunya dalam praktik keperawatan. Hal ini sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP), Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di Instansi pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat tanda registrasi sesuai bidang kompetensinya.

“Ini sudah diatur dalam Undang Undang (UU) Tenaga Kesehatan no 36 tahun 2014, wajib hukumnya bagi tenaga kesehatan untuk memiliki STR. Selain itu, kepada tenaga kesehatan juga harus meiliki surat ijin praktek (SIP) dan Surat ijin Kerja (SIK). Hal ini berlaku untuk profesi yang baru akan mengajukan kerja dan syarat untuk menjadi PNS. Namun untuk tenaga kesehatan yang sudah PNS tetap boleh saja bekerja, namun tidak dapat melakukan praktik kesehatan,”ujar Siraid kepada ppnisultra.com saat ditemui pada kegiatan pertemuan seluruh organisasi Profesi di salah satu Hotel Kendari, Selasa (11/04/2017) seperti dikutip ppnisultra.com

Hal tersebut menindaklanjuti surat edaran Kementrian kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI), Nomor HK.03.03./MENKES/537/2015 tentang penggunaan keterangan pengurusan STR untuk kepentingan permohonan penerbitan surat izin praktek (SIP) tenaga kesehatan.

Ketua MTKP Sultra, Ir. Barwik Siraid, M.Si, MPH mengatakan, tenaga kesehatan yang kedapatan tidak memiliki STR terancam akan diberhentikan dari tempatnya bekerja.

Sementara itu, Siraid menjelaskan berdasarkan pasal 85 dan 86 UU tenaga Kesehatan. Apabila dalam melakukan pelayanan kesehatan diketahui tidak memiliki STR dan SIP, maka akan dipidana Rp 200 juta.

“Sebaliknya Instansi pelayanan kesehatan yang memperkerjakan seseorang sebagai tenaga kesehatan tanpa memiliki seperti syarat yang diatas, maka Direktur atau pimpinan instansi pelayanan kesehatan tersebut juga akan terancam pidana,”jelas pria asal Medan ini.

Sejak diberlakukannya UU Tenaga Kesehatan terkait STR, tidak ada kebijakan atau tawar menawar terkait tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR.

“Jadi berdasarkan UU jelas bahwa hal ini merupakan suatu yang wajib harus dipenuhi. Karena ini perintah UU maka harus dilaksanakan. Hanya ada satu cara agar tidak terkena sanksi, yakni miliki STR tersebut sesuai dengan jalurnya,”ungkapnya. (Destur/ppnisultra)

Tags

Destur PJ ,S. Kep

Perawat sekaligus seorang penulis dan juga suka bergabung dalam event organizer. Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi rekan-rekan seprofesi dan juga para pembaca.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker