Soal Gaji Perawat Tak Sesuai UMP, Begini Tanggapan Beberapa Rumah Sakit di Jambi

0
Kenapa Gaji Perawat Indonesia Masih Di Bawah UMR

Senyumperawat.com – Isu gaji perawat tak sesuai UMP memang sering diperbincangkan. Riswan Joni, Direktur Utama RS MMC melalui Direktur Keuangannya Niza mengatakan untuk karyawan percobaan (3 bulan) memang diberikannya gaji 80%. Sementara untuk karyawan kontrak memang baru mendekati UMP beda dengan karyawan tetap yang dipastikannya sesuai UMP.

“Ini kan swasta orang menuntut SDM yang baik. Dalam memberikan upah kami juga mempertimbangkan kualitas yang diberikan oleh tenaga kerja. Kalau karyawan kontrak 1 tahun, sesuai persetujuan mau nggak, kalau nggak bisa resign. Memang gajinya hampir mendekati UMR sekitar Rp 1,1‑1,2 juta,” katanya dikutip dari Tribun Jambi.

Dijelaskan Niza, bagi karyawan tetapnya yang mempunyai keahlian khusus selain diberikan gaji yang sesuai UMP mereka juga diberikan insentif yang sesuai keahliannya itu. Saat ini 60% lebih dari 200-an tenaga kerjanya sudah berstatus pegawai tetap.

“Sebagai RS swasta risiko resign kami sangat tinggi. Padahal sudah kita latih dan segala macam mereka pindah. Setiap tahun selalu ada yang tidak puas dan bagi kami itu biasa. Ini RS kami jalan 7 tahun,” ujarnya.

Memahami risiko resign yang tinggi itu Niza memastikan untuk tidak mengabaikan hak‑hak karyawannya. Karena ia juga ingin karyawannya tidak resign. Baginya capek juga mengurusi tenaga kerjanya yang sudah dilatih namun ujung‑ujungnya resign.

Perhatian itu misalnya saja dalam memberikan upah, dia memikirkan biaya hidup saat ini, juga inflasi. Gaji ke 13 dalam bentuk Tunjangan Hari Raya pun rutin diberikan. Begitupun mengikutkan karyawan tetapnya dalam Jamsostek.

“Jamsosteknya untuk hari tua. Kalau untuk kesehatan kita pakai plafon, 2 anak dan istri. Karyawan tetap kita pembayaran pada Februari lalu sudah diberikan upah sesuai UMR. Bahkan ada yang lebih sampai Rp 1,7 juta‑ Rp 1,8 juta bagi yang sudah bekerja 5‑6 tahun. Karena lama bekerja kan pengaruh juga ke upah,” katanya.

Tidak hanya itu, untuk membuat karyawannya betah Niza pun tengah mencari bank yang siap memberikan dana pensiun bagi karyawannya yang akan pensiun. Hanya saja beberapa bank yang sudah menawarkan belum cocok bagi karyawannya.

“Keputusan saya berikan kepada mereka (karyawan) tapi mereka yang tidak mau. Karena untuk dana pensiun itu kan gaji mereka dipotong. Juga mereka tidak setuju jika dana pensiun itu diberikan per bulan tidak secara langsung. Makanya belum ketemu,” terangnya.

Dengan perhatian yang sedemikian kepada karyawannya, jika masih ada yang tidak puas, Niza memilih untuk melihat kejadiannya per kasus. Dipastikannya itu terjadi pasti karena ada sesuatu pada salah seorang karyawannya itu.

Hal yang membuat pengangkatan ditunda itu kata Niza misalnya karena tingkat intelektualnya yang tidak bisa diubah atau melakukan kesalahan fatal dan bekerja tidak sesuai kualitas yang ditetapkannya.

“Sebagai RS swasta kita dituntut memberikan pelayanan dengan baik. Jika karyawan biasa saja, komplain yang kita terima akan tinggi. Ada memang karyawan yang mengejar‑ngejar UMP, tapi apa kualitas yang dia berikan, sesuai nggak?” katanya.

Dicontohkan Niza misalnya saat sedang sibuk mengurus akreditasi rumah sakit seperti saat ini, banyak karyawannya yang mengeluh karena dapat kerja tambahan.

“Tiap tahun saya selalu didatangin. Satu dua orang yang tidak puas. Koreksi diri dululah. Kita tidak cuma dituntut pelayanan tapi juga peningkatan teknologi,” tuturnya.

RS MMC diakui Niza bukanlah rumah sakit besar yang punya banyak saham tapi hanyalah rumah sakit milik keluarga sehingga bagaimanapun selalu mengedepankan sisi manusiawinya.
“Di sini tidak pakai outsourcing. Semua sama, semua termasuk cleaning service. Tapi mengingat UMP yang ditetapkan tinggi, kualitasnya bagaimana? SDM baik pasti saya berikan yang baik juga,” katanya.

Dicontohkannya seperti SDM yang sesuai jenjang pendidikan tentu berbeda antara gaji karyawan tamatan SMA, D3, S1 atau S2. Makin tinggi sekolahnya tentu makin baik penghasilannya. “Tidak mungkin saya samakan semuanya,” katanya.

Lantas bagaimana dengan anggapan bidan dan perawat digaji kecil namun berisiko besar seperti kematian pasien?

“Itu bukan lagi tanggung jawab mereka individu tapi sudah jadi tanggung jawab rumah sakit. Tidak mungkin kita biarkan mereka sendiri yang berhadapan ke polisi. Kita turut bertanggung jawab terhadap mereka,” kata Niza.

Kepala Rumah Sakit Kambang, Ahmadi mengatakan awal Februari lalu pihak Dinsosnaker sudah mendatanginya.

“Bulan Januari memang belum mengikuti tapi Februari sudah mengakomodasi sesuai peraturan gubernur,” katanya.

Disebutkannya memang untuk karyawan percobaan (3 bulan) dan PKWT (1 tahun) gajinya tidak mengikuti UMP yang ditetapkan gubernur. Ini dikarena kemampuan keuangan rumah sakitnya memang belum mampu mengikuti itu.

“Tapi kita beri kompensasi lain, selain Jamsostek Misalnya free jasa dokternya, diskon obat/ruangan. Itu untuk mengimbangi yang kita berikan karena gajinya yang tidak sesuai UMP,” jelasnya. Lantas mengapa RS Kambang tidak mengajukan surat penangguhan UMP saja?

“Tidak se‑simple itu mengajukan penangguhan. Kita belum bisa mengajukannya. Kita ingin, tapi kita belum paham caranya, masih dipelajari. Tapi kalau karyawan tetap pasti sesuai UMP yang lain ya karena mengingat kemampuan keuangan kita,” terangnya.

Dikatakan Ahmadi soal pemberian gaji sesuai UMP sangat ingin dikedepankannya. Namun ia juga mohon pengertian, karena rumah sakitnya baru berdiri 2010. Adapun dari 113 tenaga kerjanya, sudah lebih 50% menjadi karyawan tetap.

“Kalau ada yang mengeluh itu wajar, normal. Tapi kita mohon pengertiannya juga. Saya terdepan dalam UMP cuma kembali pada kemampuan perusahan,” tegasnya.

Kepala RSUD Abdul Manap Kota Jambi dr Ida Yuliati juga mengakui menggaji Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dengan upah di bawah UMP. Namun ia menegaskan itu sesuai kesepakatan.

“Jangan bilang tidak sesuai, itu sudah ada perjanjiannya. Mereka sepakat, tanda tangan. Kalau ada yang bilang tidak sesuai siapa namanya? Silakan keluar. Sebab dari awal sudah saya katakan,” ungkapnya.

Terkait alasannya tidak bisa memberikan gaji sesuai UMR, sama seperti rumah sakit lain, itu karena keuangan rumah sakit yang belum bisa memenuhinya.

Source: Tribun Jambi
Editor: Destur

Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Wajib diisi * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.