Gaji Perawat Rendah, Perawat di Kalsel Digaji Rp 100 Ribu Perbulan

Para perawat RSUD H Badarudin Tanjung dan seluruh Puskesmas di Tabalong mengadukan nasibnya ke DPRD Tabalong, Senin (15/5). (Radar Banjarmasin)

Senyumperawat.com – Gaji perawat rendah, itulah yang sering dikeluhkan oleh para perawat baik di Puskesmas atau di Rumah Sakit, terutama di pelosok. Profesi perawat masih saja mendapatkan sikap yang dirasa tidak adil soal masalah pembagian gaji perawat. Perawat dengan gaji kecil masih saja dijumpai di negara Indonesia. Misalkan kasus belum lama ini di Kalimantan Selatan. Tepatnya di Benau, Kabupaten Tabalong ditemukan perawat masih digaji tak layak. Ansar, Penyuluh Kesehatan di Puskesmas Panaan Kecamatan Bintang Ara mengeluh karena hanya bergaji Rp 100 ribu perbulan.

Gaji perawat rendah, Rp 100 Ribu perbulan

Ansar mengakui bahwa gaji perawat yang hanya Rp 100 Ribu perbulan tersebut tidaklah cukup. Sementara ia pun sudah berkeluarga dengan istri dan satu anak. Seperti dimuat dalam Jawapos, perawat ini mendapatkan santunan sukarela dari rekan-rekannya yang lain.

Muat Lebih

“Dapatnya tidak tentu. Sekitar Rp 200 ribu, terkadang pernah Rp 500 ribu”, jelas pria berusia 30 tahun itu.

Untuk hidup di Kabupaten Tabalong memang sangat sulit. Kebutuhan pokok dihargai cukup tinggi, sehingga untuk menutupinya Ansar pun pintar-pintar membagi peluang usaha. Setidaknya, sambil menjadi tenaga kerja sukarela (TKS) Puskesmas, dia sambil menyadap karet.

Resiko kerja perawat dengan gaji tidak seimbang

Kalau dihitung, perjuangan dengan apa yang diterima Ansar tidak sebanding. Pasalnya, sehari-hari bekerja, perjalanan lebih dari seratus kilometer memasuki kawasan pedalaman Tabalong selalu ditempuh. Itu lantaran posisi Puskesmas Panaan dari rumahnya di Desa Tamunti Kecamatan Jaro.

Jalan rusak, berlumpur dan jurang yang menjulang, adalah halangan yang harus dilewati. “Sudah berulang kali terguling dari atas ke bawah,” kenangnya.

Memang, dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tabalong menyediakan satu unit sepeda motor untuknya dan rekan sekerjanya. Digunakan bergoncengan satu sama lainnya. Tapi, medan tidak merestui demikian, lintasan hanya bisa dilintasi tanpa penumpang.

Walhasil, kerelaan menggunakan sepeda motor sendiri harus dilakukan menghadapi medan. “Ya tidak apa-apa, demi warga masyarakat kita sendiri,” kisahnya.

Untung saja, setelah bekerja beberapa tahun, tepatnya sejak 2010 lalu, statusnya sebagai TKS atas kemauannya sendiri dihargai lebih. Paling tidak, dia diikutsertakan dalam pegawai kontrak program kegiatan penyuluhan.

“Baru-baru ini saja menjalani kontrak program. Tunjangan tidak ada. Jaminan kesehatan tidak ada juga. BPJS saya bayar sendiri,” jelasnya.

Memang pendapatan status barunya lumayan membaik, tapi pembayarannya tetap harus bersabar. Pasalnya tidak setiap bulan, paling tidak bisa lima bulan sekali.

Kondisi Ansar ternyata tidak dirasakan sendiri, setidaknya ada sebanyak 196 orang petugas kesehatan yang bekerja di lingkup Pemkab Tabalong. Status mereka tidak hanya TKS, namun juga honorer pekerja tidak tetap (PTT) dan Kontrak.

Sebagai upaya perjuangan memperbaiki kesejahteraan, mereka semua mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong untuk menyampaikan aspirasinya.

Paling tidak isi aspirasi yang disampaikan ada enam poin. Yaitu, agar petugas kesehatan berstatus TKS diangkat menjadi PTT atau Kontrak, upah PTT dan Kontrak harus sesuai upah minimum kabupaten (UMK) 2017, mendapatkan gaji ke 13 dan tunjangan hari raya, mendapatkan jaminan kesehatan nasional, mendapatkan cuti tahunan dan melahirkan. Ditambah, jika ada pengumuman tenaga kerja PTT dan Kontrak kesehatan lebih diutamakan, dan bersifat terbuka. Tentunya memprioritaskan putra dan putri Tabalong.

Semua aspirasi itu dikoordinir oleh Forum Koordinasi Perawat Honorer Indonesia (FKPHI) Kabupaten Tabalong dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Mereka mengajak semua perawat untuk menyampaikan masalahnya.

Ketua FKPHI Kabupaten Tabalong, Rizki mengatakan, aspirasi itu terlahir dari adanya penyampaian FKPHI pusat ke DPR RI. Ini bentuk perjuangan agar perawat bisa menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). “Kegiatan ini juga sekaligus untuk mengumpulkan data, sehingga bisa disampaikan ke masing-masing pemerintah daerah dan pusat,” ujarnya.

Semua aspirasi itu diterima jajaran Komisi I Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kemasyarakatan pada DPRD Kabupaten Tabalong. Mereka siap membantu dan meminta Pemkab Tabalong untuk memenuhinya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong, Kusnadi Uwis mengakui jika selama ini tenaga kesehatan kurang mendapatkan perhatian. Pasalnya yang lebih sering adalah guru atau tenaga pendidik.

“Kami sebagai wakil rakyat akan memperjuangkan hak mereka (perawat), karena hak mereka kurang teraspirasi,” ujarnya. Padahal diakuinya, perawat adalah ujung tombak kesehatan.

Selanjutnya, DPRD akan memanggil dan membicarakanya dengan eksekutif. Setidaknya bisa memberikan status perawat TKS menjadi PTT atau kontrak. “Akan kami bicarakan ke bupati,” sebutnya.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Tabalong, H Mahdi Noor memberitahukan, belum bisa diputuskan. “Kami masih pelajari dulu,” ujarnya.

Source: Jawapos
Editor: Destur

Pos terkait