Terkendala Bahasa Jepang, Kuota Perawat Indonesia Untuk ke Jepang Belum Terpenuhi

Seorang perawat sedang merawat pasien lansia di sebuah panti jompo di Jepang.

Hingga tahun 2015 ini, pihak Kedutaan Besar Jepang menyatakan bahwa Jepang masih butuh banyak perawat Indonesia. Hal ini terkait pelatihan program kerangka kerja Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Perawat Indonesia dikenal memiliki etos kerja yang tinggi. Semangat dan medical skill pun sudah harum di sana.

“Kami ingin lebih banyak perawat Indonesia yang mengikuti program ini untuk dilatih di sana (Jepang) karena saya melihat sejauh ini kinerja mereka sangat bagus,” kata Sekretaris bagian Ekonomi Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Shinichiro Honda pada “Job Fair” Mantan Tenaga Kerja Indonesia Perawat dan Tenaga Medis Program IJEPA di Jakarta, Rabu dilansir Antaranews.

Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), hanya 293 tenaga kerja yang terpenuhi dari total kuota 343 orang.

Secara kemampuan, perawat Indonesia memang tidak diragukan lagi. Namun dari segi bahasa, banyak yang akhirnya gugur. Bahasa Jepang memang berbeda dengan bahasa Inggris, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Terlebih tulisan Kanji yang terkenal rumit.

“Sebetulnya peminatnya banyak, tapi begitu di-screening, baik tes kesehatan, psikologi, kompetensi dasar, kami belum mendapat calon yang bisa memenuhi kuota yang diberikan Jepang,” kata Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI.

Program IJEPA sebagai kerja sama “G to G” Indonesia dan Jepang yang sudah dijalankan sejak 2008 ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

Perawat dan tenaga medis dari berbagai daerah berkesempatan untuk bekerja di rumah sakit dan panti lansia tersebar di seluruh kota Jepang, dan mendapat banyak keuntungan seperti, gaji bulanan, asrama, dan kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia.

“Kerja sama ini justru hak-haknya lebih terjamin karena berdasar perjanjian antarpemerintah. Banyak persyaratan dan perjanjian sehingga akan terkawal oleh pemerintah,” kata Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan. dr. Achmad Soebagjo Tancarino menambahkan. (Destur/Antaranews)

Share

This website uses cookies.