Tenaga Medis Selalu Dapat Protes pasien Karena Tarif BPJS Kesehatan Tidak Jujur

0

Senyumperawat.com – Lagi-lagi BPJS menuai kritik. Kritik kali ini muncul dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia). IDI menyampaikan kritik terhadap BPJS bahwasanya perhitungan tarif BPJS Kesehatan masih belum cukup untuk memenuhi standar kualitas pelayanan, tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan.

Wakil Ketua IDI, dr Daeng M Faqih menyatakan bahwa tarif BPJS Kesehatan harus dihitung ulang dengan baik. Hal ini jika pemerintah ingin kualitas pelayanan juga lebih baik.

“Bila pemerintah menginginkan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih berkualitas, maka tarif BPJS Kesehatan harus dihitung ulang secara lebih baik,” kata Faqih di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (23/12/2015).

“Memberikan jaminan, tetapi tidak mencukupi. Itu berarti masih setengah-setengah. Bila pemerintah belum bisa mencukupi, seharusnya jujur saja supaya kami yang di lapangan bisa membantu mencari solusi,” tuturnya.

Efek dari belum siapnya pemerintah dalam mencukupi pembiayaan JKN, berdampak pada pasien.
“Karena pemerintah tidak jujur dalam mencukupi biaya JKN, penyelenggaraan layanan kesehatan menjadi di bawah standar. Hal itu mendorong protes dari para pasien yang menjadi peserta BPJS Kesehatan,” tambah dia.

Faqih juga menuturkan bahwa yang berhadapan dengan pasienlah yang selalu menjadi kambing hitam. Para dokter, perawat dan tenaga medis memberikan pelayanan sesuai standar namun karena pembiayaan yang kurang mencukupi maka kualitas layanan pun turun.

“Namun, pasien tidak protes ke Kantor BPJS Kesehatan. Mereka protes ke kami, dokter, perawat dan rumah sakit. Itu yang memberatkan kalangan tenaga kesehatan dan rumah sakit,” jelasnya.

Menurut Faqih, permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan JKN bukanlah pasien miskin tidak dilayani, melainkan tidak terlayani secara baik. Penyebabnya adalah dana tidak cukup sehingga terpaksa dicukup-cukupkan.

“Kami sering berdebat dengan petugas BPJS yang ada di rumah sakit. Mereka tidak memperboleh suatu tindakan tertentu karena tidak ditanggung BPJS. Padahal, standar pelayanan kesehatan seharusnya melakukan tindakan itu,” tukas Faqih.

Tinggalkan Komentar