Dipenjara 3 Bulan, Hukuman Bagi Perokok di Semarang

0

Senyumperawat.com – Ada peraturan baru di Kabupaten Semarang perihal perokok. Hukuman bagi perokok yang menghisap barang berbahaya tersebut di sembarang tempat bisa dikenai hukuman penjara 3 bulan atau denda maksimall 50 juta.

Peraturan ini baru digodok oleh pemerintah daerah. Kedepannya, Semarang akan memiliki wilayah bebas asap rokok. Hal ini untuk mengatur masyarakat pecandu rokok yang tidak punya etika. Biasanya para pecandu rokok mengepulkan barang berbahaya tersebut di sembarang tempat. Bahkan tidak pandang ada ibu hamil atau anak-anak didekatnya.

Raperda tersebut diusulkan Pemkab Semarang menindaklanjuti UU No 36 Tahun 2009 dan PP No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

“Perda ini bukan melarang orang merokok, melainkan membatasi agar tidak merokok di sembarang tempat,” ungkap Ketua Pansus X DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, Senin (28/12/2015).

Kawasan yang benar-benar akan disterilkan dari barang haram ini adalah pusat fasilitas kesehatan, sekolah, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Menurut Said, hal yang paling krusial di dalam perda tersebut adalah terkait hukuman bagi perokok yang melanggar.

“Seseorang yang melanggar kawasan tanpa rokok bisa kena kurungan maksimal tiga bulan dan atau denda maksimal Rp 50 juta,” kata Said.

“Ada yang dilaksanakan satu tahun setelah perda diundangkan, ada yang dua tahun,” katanya.

Tempat kerja dan tempat umum yang ditetapkan baru akan diterapkan dua tahun setelah diundangkan sambil menunggu tersedianya smoking area. Hukuman bagi perokok ini diharapkan dapat menjaga kepentingan umum yang tidak semuanya mau dibagikan penyakit dari para perokok.

“Tempat-tempat umum yang dimaksud seperti terminal, pasar tradisional, dan mall (pusat perbelanjaan),” kata Said.

Said menjelaskan, kawasan tanpa rokok, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, tempat ibadah, dan angkutan umum efektif, berlaku satu tahun setelah perda diundangkan.

Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Wajib diisi * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.